Sabtu, 12 Oktober 2013

Keamanan Ontologis dalam HI dan Implikasi serta Aplikasinya dalam Kehidupan sehari-hari

"The Individual can be moral, but nations cannot"
-Reinhold Neibuhr

Tulisan ini sedianya ingin membahas apa yang disebut sebagai keamanan ontologis. Dilihat dari namanya mungkin akan terbesit ranah filsafat yang menjelimet dan serba mengawang, tapi, bukan aspek filosofis yang coba dikembangkan dari konsep tersebut. Meski memang perspektif filsafat yang diambil untuk menggambarkan sisi lain dari sekuritisasi dan negara. Ontologis di sini lebih mengarah kepada identitas, atau jati diri yang dimiliki suatu entitas atau pribadi yang memiliki ciri khas tertentu guna membedakannya dengan entitas atau pribadi lain. Negara manapun dan dimanapun dengan bentuk apapun pastinya memiliki identitas.

Kepemilikian terhadap identitas merupakan kebutuhan aktualisasi yang tidak bisa dilepaskan dari praktik kenegaraan bahkan sebelum tatanan negara-bangsa itu lahir. Keamanan ontologis berargumen bahwa identitas merupakan faktor utama/variabel independen/determinan yang paling dikejar oleh negara dalam praktik kenegaraan khususnya dalam politik luar negeri, politik internasional, yang tercermin dari diplomasinya. Jenifer Mitzen menunjukkan bahwa dalam Perang Dingin, Konflik Israel-Palestina, dan konflik di timur tengah lain, dapat di-maintain sedemikian rupa oleh para pemainnya bukan karena mereka mengejar kepentingannya masing-masing, melainkan memperjuangkan apa yang dinamakan identitas. AS dan Rusia tak pernah bertemu head to head dalam satu medan yang sama, dapat dikatakan bertujuan menghindari konflik langsung guna menunjukkan eksekutifitas dan eksklusifitas (antar aliansi) sebuah great power. Begitu juga dengan negara-negara periphery yang bernaung di bawahnya, terus memelihara konflik bahkan berani berperang untuk menjaga statusnya sebagai pemihak salah satu "Karang". Gerakan Non-Blok tetap menjaga netralitas bukan semata untuk menghindar dari perang, melainkan menciptakan image bahwa mereka mampu bandwagoning ataupun buckpassing. 

Begitu pula Israel dan Palestina. Kedua negara berjuang ngotot-ngototan supaya mendapatkan satu hal: pengakuan, baik de facto maupun de jure akan kedaulatan. Padahal ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghindari keduanya terus berperang, seperti proposal Ahmadinejad mengenai One State Solution, atau Resolusi DK PBB mengenai Two state solution. Namun hubungan keduanya masih terbelit konflik dan perebutan wilayah.

Dari contoh kasus yang diajukan Jenifer Mitzen tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dikejar negara bukanlah kepentingan nasional semata atau egoistisme dan atau yang disebut Brent Steele sebagai physical security (keamanan fisik;dapat dilihat dan dirasakan red: empirik), melainkan identitas yang mana dapat menentukan keamanan fisik itu sendiri akan diletakkan seperti apa, dan yang menentukan bagaimana negara itu (beserta isinya) memandang dirinya sendiri serta ekspektasi pandangan negara lain terhadap negara itu sendiri. Dengan mencapai identitas tersebut, negara akan mencapai keamanan seutunya: yakni memiliki posisi jelas dalam kancah perpolitikan global.

Permasalahan yang menjadi titik sentral analisis para penggagas keamanan ontologis, adalah cara negara guna mencapai keamanan ontologis yang berdasarkan identitas tersebut. Brent Steele dan Jenifer Mitzen sama-sama sepakat bahwa tujuan menghalalkan cara tetap menjadi jalan utama. Dalam istilah Steele disebutkan bahwa ada suatu social action (aksi sosial) yang terdiri dari (1) moralisme, (2) humanitarianisme, (3) honor-driven. Ketiga bentuk aksi sosial tersebut dapat dikatakan membentuk satu sama lain, dengan kondisi utamanya adalah: negara menggunakan justifikasi moral dengan perangkat humanitarian guna mencapai kebanggaan (honor). Moralisme dan humanitarianisme dalam perangkat teoritik ini akan selalu dikonstitusi oleh honor.  Sedangkan honor sifatnya selalu paradoksal: di satu sisi ditentukan dari lingkungan luar (eksternal) (sebagai contoh SBY mendapatkan Doctor Honoris Causa di bidang kemanusiaan padahal kebebasan agama belum berkembang di Indonesia); dan di sisi lain ditentukan dari lingkungan internal (seperti good governance, pujian masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi, dst.). Hal ini menunjukkan bahwa honor atau kebanggaan selalu bertubrukan dan tubrukan ini menghalangi negara mencapai idealitas kepentingan nasional.

Oleh karenanya negara akan selalu mengejar apa yang disebut tidak lain dan tidak bukan adalah identitas. Yang mana identitas tersebut dicapai kepastiannya oleh serangkaian konflik. Mengapa konflik? bukan kerjasama atau aktifitas lain yang konstruktif? Karena, seperti pemaparan Steele, konflik mempunyai sifat memantapkan posisi seseorang atau suatu perkumpulan. Bagaimana bisa dikatakan memantapkan? Konflik dapat menunjukkan bineritas (binary oposition) yang mampu meletakkan dua atau lebih pihak ke dalam posisinya masing-masing, sehingga terlihat jelas diferensiasinya. Ketika kita mampu mendefinisikan dimana kita berpihak, maka identitas kita akan terlihat sehingga apa yang kita suarakan akan lebih terdengar, entah jadi si baik, si jahat, si tengah.

Berikut kondisionalitas yang mampu menggambarkan binary opposition guna mendapatkan identitas.


Alkisah kehidupan dan tatanan relasi antar negara di kawasan Eropa sekitar abad 19, yakni tiga abad setelah terbentuknya traktat Westphalia 1648; adalah The Concert of Europe yang menjadi konflik dominan para great power pada saat itu. Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, dan Austria adalah para pemain yang leading dalam interaksi konfliktual pada saat itu. Singkat cerita The Concert of Europe merupakan tatanan dimana negara-negara daratan Eropa tersebut (baik barat maupun timur) berusaha mendamaikan dan mengurangi peperangan yang terus menerus terjadi tanpa henti dari era traktat Westphalia hingga Perang Napoleon pada 1792. Caranya adalah dengan membentuk sebuah Kongres tak mengikat (kalau sekarang seperti rezim G20), yang terdiri dari pemimpin-pemimpin imperium (seperti Kerajaan Rusia dan Kerajaan Prusia (Jerman), dan Imperium Roma) untuk menghadapi agresifitas Perancis dan juga membentuk prinsip-prinsip dan norma-norma di kawasan tersebut.

Dengan kata lain, Eropa pada saat itu terus berusaha membentuk rezim guna menghentikan perang, meski pada akhirnya harus diakhiri dengan perang juga yakni dua sekuel Perang Dunia. Eropa pada saat itu percaya sekali dengan konsep Balance of power guna menjaga keseimbangan dunia, karena notabene merekalah great powers yang masing-masing punya jajahan di dunia ketiga. Dengan kata lain juga, merujuk pada terjaganya tatanan balance of power, Eropa percaya bahwa negara dapat "dijinakkan" dari sifatnya yang amoral, self-help, egoistis, bahkan imoral.

Oleh karenanya negara punya sifat-sifat digerakkan oleh kepentingan nasionalnya masing-masing yang sudah sejak awal dibawa sebelum atau sesudah interaksi. Sebelum interaksi (seperti yang diteorikan rasionalisme HI) adalah kepentingan yang sudah seperti itu sejak awalnya, dan tak bisa diubah lagi. Sedangkan sesudah interaksi (seperti yang diterorikan konstruktivisme HI) adalah kepentingan yang berubah seiring adanya interaksi. Kedua pandangan kepentingan ini ternyata memiliki kekurangan dalam menjelaskan mengenai mengapa mereka terus-terusan menjaga konflik bahkan hingga saat ini. Jika kepentingan sejatinya ada dari awal, mengapa kepentingan dapat diubah-ubah sedemikian rupa seperti yang terjadi pada Amerika Serikat terhadap Axis of Evil ataupun keputusan Belgia menyerang Jerman pada Perang Dunia II (yang notabene berubah setelah terancam Jerman). Dan jika memang kepentingan berubah seturut interaksi, mengapa setelah dibentuk rezim internasional (yang notabene ditujukan untuk mengubah preferensi) konflik tetap terjadi?

Jawabanya jika ditelisik melalui pendekatan Keamanan Ontologis, adalah karena negara tidak mengejar the so-called kepentingan terlebih dahulu, melainkan identitas yang utama. Karena dengan memiliki identitas, yang dibentuk melalui rutinitas konflik, negara akan mencapai kepastian mengenai ke-dirian yang ia miliki: siapa dia, dimanakah posisinya, dan yang lebih penting image atau pencitraan apa yang mampu ia bentuk di lingkungannya. Menurut Steele, rasa malu (shame) merupakan outcome yang paling dihindari untuk mencapai identitas. Dengan demikian aktor tersebut (negara) dapat menjadi agen. Loh apa bedanya? Aktor hanyalah pribadi yang menjalankan skenario, sedangkan agen adalah pribadi yang bergerak bebas bahkan dapat menciptakan skenario.

Lalu apa implikasi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari?

Tentu bagian ini hanya iseng-iseng aja dan bukan esensial dalam tulisan di atas. Namun mungkin dapat diaplikasikan secara personal, bukan untuk adu domba, melainkan seperti apa yang dekan saya katakan: adalah untuk memilih teman dan lawan yang tepat.

Jenifer Mitzen dan Brent Steele mengakui bahwa analisis keamanan ontologis similiar dengan analisis psikologi, karena berkenaan dengan identitas. Relasi inter-personal tentu sarat dengan muatan psikologis karena sifatnya yang sangat ideosinkretik. Namun analisis keamanan ontologis sejatinya dikonstruksi sama seperti teori-teori HI lainnya, yang pada awalnya diambil dari analisis politik maupun sosiologi, tentu dengan proses generalisasi yang rumit. Nah, dalam penerapan dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, keamanan ontologis tentu berperan penting. Jika negara yang sebegitu besar dan kompleks dibandingkan manusia saja bisa memiliki dan menentukan identitasnya sendiri, apalagi individu. Seperti kutipan dari Neibuhr di atas bahwa individu bisa bermoral sedangkan negara tidak, artinya individu lebih bebas (secara konsep dan sifat) dari negara. Kita bisa memiliih jadi bermoral atau tidak. Sedangkan negara sudah pasti amoral (seperti Machiavelli katakan, bahwa amoral adalah tidak memasukkan unsur norma dan moral dalam praktik politik dan HI), karena dituntut mengeksplisitkan identitasnya.

Tidak demikian dengan individu, yang bebas dan ditentukan oleh hati nurani. Ketika konflik terjadi, justru orang-orang yang terus memeliharanya dapat dikatakan amoral. Dan amoral tentu berkaitan dengan pencarian ke-dirian yang mungkin belum ditemukan. Dengan menjaga konflik balancing, hedging, ataupun bandwagoning sejatinya merupakan sebuah pilihan. Bukan sesuatu yang harus ditentukan mau yang mana. Artinya dalam relasi inter-personal kita dimungkinkan untuk tidak memilih satupun dari ketiganya. Sehingga untuk menjadi salah satunya, berarti ia adalah aktor yang dituntut memilih oleh sang agen. Agen tersebut tidak lain adalah orang yang sedang haus jati diri (baca: identitas) guna mencapai survival. Perlu dicatat bahwa aktor tidak selalu bargaining position-nya di bawah agen, dan sebaliknya.

Kesimpulan singkat, padat, jelas, simpel, adalah bahwa pribadi yang terus me-maintain konflik adalah pribadi yang sedang kebingungan setengah mati akan kondisi sosialnya. Dan orang yang ditujukan dalam konflik tersebut adalah orang yang bebas memilih: mau bandwagoning, hedging, balancing, bahkan tidak ngapa2in pun orang tersebut okay saja, selama punya pegangan moral yang kuat. Sekian.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar