Jumat, 18 Mei 2012

Pasca-Strukturalisme: Mendekonstruksikan Diskursus Negara-Bangsa

Oleh:
Semmy Tyar Armandha

Abstrak
Kajian hubungan internasional yang lahir sejak 1919 tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap sistem negara-bangsa. Karena menyinggung hubungan antar-negara, maka negara menjadi titik sentral analisis. Sistem negara-bangsa ini sejatinya telah lahir sejak perjanjian Westphalia pada 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun di daratan Eropa. Lahirnya sistem ini kemudian diikuti pula oleh serangkaian revolusi, di antaranya revolusi pencerahan (aufklärung), kemudian Renaisans (Renaissance), dan lahirnya kapitalisme pada revolusi industri di Inggris diikuti lahirnya liberalisme dalam Revolusi Perancis. Munculnya sistem negara-bangsa dengan demikian merupakan salah satu rangkaian terjadinya revolusi-revolusi yang terjadi di abad pertengahan tersebut. Makalah ini sedianya akan mengulas secara singkat bagaimana revolusi-revolusi tersebut dapat melahirkan kajian hubungan internasional, yang dalam terminologi sosiologi-filsafat disebut sebagai era modernisme. Beberapa penteori utama pasca-modernisme seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault akan diulas sebagai penteori awal. Ulasan tersebut kemudian akan digunakan sebagai titik tolak pembahasan bagaimana pasca-strukturalisme (yang merupakan ‘anak’ dari posmodernisme) dapat menjadi kritik tajam terhadap sistem negara-bangsa (sebagai produk modernisme), yang mana menjadi perhatian utama Richard Ashley dan Robert B.J Wakler.

Makalah ini sedianya akan membahas secara deskriptif masuknya pemikiran pasca-strukturalisme ke dalam khasanah ilmu hubungan internasional. Makalah ini pertama-tama akan menarasikan pemikiran pasca-modernisme sebagai landasan utama teori-teori pasca-strukturalisme dalam dimensi filsafat-sosiologi. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan dengan masuknya pasca-strukturalisme ke HI.
Modernitas dan Modernisme
            Modernitas lahir sejak zaman pencerahan dan renaisans. Modernitas merupakan masa dimana munculnya kesadaran bahwa manusia adalah pusat dari ilmu pengetahuan. Manusia otonom dari unsur apapun termasuk alam dan agama. Semangat modernisme dengan demikian ditunjukkan sebagai semangat sekularisasi pengetahuan dari agama. Modernitas juga ditandai dengan hadirnya sistem negara-bangsa, kapitalisme, dan liberalisme; yang juga merupakan hasil sekularisasi pengetahuan dan pengakuan manusia sebagai subjek yang otonom.
            Periode modernitas mengandung berbagai unsur. Pertama, antroposentrisme pada kelanjutannya membawa konsekuensi lahirnya pemisahan antara subjek dan objek pengetahuan, yaitu manusia dan ilmu pengetahuan. Hasil dari sekularisasi antroposentris ini adalah lahirnya fundasionalisme. Fundasionalisme merupakan filsafat yang mengakui bahwa semua pengetahuan memiliki penjelasan yang kuat dan utuh serta memiliki fondasi masing-masing. Fundasionalisme mendukung pula lahirnya logosentrisme, yang mana beranggapan bahwa fenomena dapat diukur dari penjelasan yang berpola dan logis. Dimensi logis ini kemudian berkaitan dengan lahirnya rasionalisme. Rasionalisme merupakan pemikiran yang berlandaskan pemakaian rasio dalam setia dimensi perilaku manusia. Setiap manusia dianggap rasional (penuh rasio) dalam setiap tindakannya.
            Unsur kedua adalah munculnya sistem negara-bangsa. Sistem ini adalah hasil dari perjanjian Westphalia pada 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh tahun. Perang ini terjadi di Eropa antara kekaisaran Roma, Inggris dan Jerman. Salah satu traktat paling penting adalah kesepakatan akan adanya garis demarkasi yang memisahkan antar satu kedaulatan dengan kedaulatan lain. Dengan kata lain, masing-masing kerajaan memiliki teritori yang tidak boleh dilanggar negara lain.
            Unsur ketiga adalah kapitalisme. Kehadiran sistem ekonomi ini menandai berakhirnya era feodalisme. Revolusi industri di Inggris adalah peristiwa momentum lahirnya kapitalisme dimana sistem buruh-upahan muncul menggantikan sistem upeti kerajaan. Tak lama setelah Revolusi Industri, terjadilah Revolusi Perancis yang melahirkan liberalisme. Kehadiran liberalisme diiringi oleh semangat kebebasan dan hak asasi kemanusiaan (yang juga diakari oleh pemikiran antroposentrisme dan rasionalisme). Liberalisme hadir menggantikan sistem merkantilisme-proteksionis yang menjadi sistem perdagangan internasional saat itu.
            Kondisi modernitas ini tercatat telah melahirkan pemikir-pemikir besar. Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber, adalah tiga pemikir utama pada masa modernitas. Pemikiran mereka meski berbeda satu sama lain, mengandung benih yang sama: yaitu fondasionalisme pengetahuan. Menurut mereka, pengetahuan sejatinya dapat dicari kebenaran mutlaknya. Tentunya kebenaran mutlak menurut masing-masing mazhab pemikiran. Kebenaran dapat ditemukan dan menjadi pengetahuan yang sesungguhnya, sedangkan pengetahuan yang lain akan dianggap salah. Fondasionalisme inilah yang kemudian akan dikritik oleh para pemikir pasca-modernisme.
Pasca-Modernisme
            Pembahasan akan dilanjutkan langsung menuju era 1960-an dimana modernitas sedikit demi sedikit mengalami degradasi setelah munculnya berbagai peristiwa dan fenomena yang tak mampu lagi dirangkul oleh modernitas, dan tak mampu lagi dijawab oleh paradigma-paradigma modernisme. Pertama, mulai lunturnya peran dan kontrol negara dalam perekonomian yang ditandai dengan munculnya neo-liberalisme. Negara menjadi semakin sedikit andilnya dalam globalisasi yang mana telah digantikan oleh aktor-aktor korporat.
            Kedua, neo-liberalisme sebagai mazhab baru yang mengedepankan pasar, ternyata lahir dari berubahnya paradigma produksi dan manajemen pekerja dalam mekanisme perusahaan di barat. Mode kerja dan produksi yang tadinya berorientasi massal dan kaku serta saintifik (Fordisme), pada 1960-an hingga 1970-an bergeser drastis menjadi mode kerja dan produksi yang fleksibel, menuruti permintaan dan penawaran. Mode kerja ini menurut Manuel Castell melahirkan apa yang disebut masyarakat jaringan.
            Kedua fenomena material ini membawa dunia tidak lagi bisa direngkuh dalam kondisi modernitas, dan dijelaskan dengan modernisme. Sistem negara-bangsa yang semakin terkikis oleh pasar, mode kerja yang semakin fleksibel membawa konsekuensi pada urgensitas untuk menciptakan kondisi paradigma baru dalam pegetahuan: yakni pasca-modernisme, untuk mengantisipasi hadirnya era baru: yakni pasca-modernitas.
            Dari pembagian kedua terminologi tersebut, kiranya jelas distingsinya: pasca-modernitas merupakan gambaran realitas kehidupan praktis, yang mana tidak lagi bertumpu pada tonggak realitas modernitas. Sementara pasca-modernisme, adalah paradigma yang diciptakan untuk menjelaskan kondisi realitas pasca-modernitas.
            Pasca-modernisme berisikan berbagai pemikir kontemporer diantaranya Michel Foucault, Jaqcues Derrida, Jean Francois Lyotard, Gilles Deleuze, Felix Guatari, Jacques Lacan, Judith Butler, Julia Kristeva, dan sebagainya. Deretan pemikir-pemikir tersebut memiliki pandangan (episteme dalam terminologi Foucault) bahwasannya realitas dunia tidak lagi dapat dijelaskan dengan kerangka rasionalisme-fundasionalisme. Kebenaran sejatinya adalah konstruksi yang dapat diubah sedemikian rupa menuruti interpretasi manusia, kekuasaan, dan liyan. Oleh karenanya kebenaran tidak dapat dicapai sampai kapanpun, dimanapun, dan dengannya tanpa fondasi apapun.
            Kebenaran dengan demikian merupakan konstruksi semata, maka dari itu harus selalu dibongkar hingga mencapai mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran adalah hasil dari manifestasi pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah manifestasi dari bahasa. Bahasa, dengan demikian merupakan partikel yang harus dikaji berulang-ulang. Manusia menginterpretasikan suatu realita dan fenomena melalui bahasa, karena bahasa adalah penamaan yang mampu menjelaskan dan menggambarkannya.
            Untuk memaknai praktik bahasa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan kebenaran, sebenarnya tidak diawali para pemikir pasca-modernisme (pasca-strukturalisme). Ferdinand Saussure, Claude Levi Strauss, dan Martin Heidegger adalah sederet pemikir yang diberi label ‘strukturalisme’. Pendekatan mereka juga didasarkan pada bahasa. Yang membedakan strukturalisme dan pasca-strukturalisme adalah pemahaman akan bahasa. Menurut kaum strukturalisme, bahasa adalah selalu produk dari struktur dan bersifat universal (sama). Dengan demikian, bahasa selalu disentralistisasi dalam otoritas birokrasi. Para pemikir pasca-strukturalisme beranggapan sebaliknya. Menurut Foucault, bahasa adalah produk struktur yang mana reproduksinya dilakukan oleh individu. Individu menerima bahasa (dalam terminologi Foucault adalah sebagai diskursus/wacana) dan menginterpretasikannya baik secara simbolik maupun praktis.
            Untuk membongkar bahasa sebagai bagian konstitutif pengetahuan dan diskursus, Derrida terinspirasi gagasan ‘destruksi’ dari Heidegger mengenai penghancuran sistem bahasa. Derrida memberikan kompleksitas lebih lengkap yakni dekonstruksi. Berbeda dengan destruksi Heidegger, Derrida menggagas suatu alat analisa yang bertujuan memeriksa secara linguistik makna dari suatu konsep atau teori atau apa yang disebut metanarasi. Metanarasi dapat dikatakan sebagai suatu rancangan bangun besar akan konstruksi kebenaran dan pengetahuan, yang dibuat demi melanggengkan suatu praktik tertentu. Praktik ini menurut Derrida bukan untuk ditelusuri benar-salahnya, melainkan bagaimana praktik tersebut dapat melahirkan metanarasi, yang mana merupakan narasi unggul. Narasi unggul ini maksudnya adalah narasi yang berhasil mengalahkan narasi lain. Misal, narasi kapitalisme mengalahkan narasi komunisme.
            Foucault sejalan dengan Derrida, namun memiliki terminologi sendiri yakni diskursus. Diskursus dapat dikatakan sebagai satu set bangunan oposisi biner, dimana set tersebut menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Biner dimaknai sebagai dua sisi yang berbeda, dikatakan oposisi karena saling membelakangi seperti dua sisi mata uang. Dengan diskursus, Foucault beranggapan bahwa pengetahuan manusia akan yang benar, adalah hasil dari penentuan mana yang salah, sehingga yang benar dapat diterima. Namun perlu diingatkan lagi, benar-salah dalam terminologi Foucault tidak dibentuk dalam rangka menjustifikasi. Benar-salah dilihat sebagai objek yang saling berdialektik. Ada kalanya yang benar menjadi salah, dan adakalanya yang salah menjadi benar. Menurut Foucault benar-salah adalah hasil dari konstruksi kekuasaan.
Pasca-Strukturalisme Hubungan Internasional: Mendekonstruksi Fondasionalisme Negara-Bangsa
            Perlawanan terhadap metanarasi  merupakan gerakan paling mendasar dalam pemikiran-pemikiran pasca-modernisme. Jean Francois Lyotard, yang membawa pasca-modernisme ke ranah filsafat mengatakan: “Simplifying to the extreme, I define post-modern as incredulity towards metanarratives.”[1] Dari pernyataan ini, Lyotard sekaligus mengkritik fondasionalisme pengetahuan, yakni mengenai kebenaran. Fondasionalisme menganggap bahwa kebenaran dapat dicapai semurni-murninya dan se-objektik-objektifnya. Dengan kata lain pengetahuan merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia, dan relasinya selalu lepas dari ego manusia tersebut. Lyotard mengatakan bahwa kebenaran sejatinya selalu berada dalam wilayah ego manusia. Karena itu tidak ada kebenaran yang mutlak, dan dengannya tidak pengetahuan yang dapat dinilai sebagai benar atau salah. Pengetahuan hanya dapat ditelusuri bagaimana ia dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana pengetahuan dapat menjadi episteme (cara pandang), kemudian menjadi diskursus (wacana), menjadi conduct of conduct (pengaturan berjenjang), dan kemudian menjadi oposisi biner (salah dan benar). Relasi ini dapat dilihat dari lahirnya suatu kebudayaan dan tata cara hidup manusia mengenai yang tabu dan yang benar.
            Foucault menyebut metanarasi sebagai rezim kebenaran, dimana tata cara hidup manusia diatur dalam satu set pengetahuan, yang selanjutnya dioperasionalisasi oleh diskursus. Menurut Foucault diskursus selalu identik dengan kekuasaan, oleh karena itu pengetahuan selalu erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak dimaknai sebagai otokrasi ortodoks suatu organisasi negara terhadap warganya, dengan cara-cara fasis seperti Hitler, Stalin, Mao Tse tung, dan sebagainya. Kekuasaan selalu ditunjukkan dengan penguasaan diskursus. Apabila suatu diskursus menguasai (dengan berhasil menentukan benar-salah suatu masyarakat-baik domestik maupun global), maka pembuat diskursus itulah yang berkuasa.
            Dengan demikian, pemikiran yang mendasari para pasca-modernis dapat dikatakan sebagai anti-fondasionalis, dimana pemikiran ini akan selalu mempertanyakan segala sesuatu yang sudah mapan dan dianggap benar. Lantas dengan diakuinya pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan, maka pemikiran pasca-modernisme selalu berlawanan dengan sentralitas, baik secara epistimologis maupun ontologis. Secara epistimologis, mereka akan selalu bertentangan dengan teori-teori besar dan episteme yang universal. Teori dan episteme yang besar/general dan universal tersebut, yang menurut pasca-modernis gagal menjelaskan fenomena sosial kontemporer, pertama karena menilai benar atau salah, dan kedua karena mengesampingkan kejadian-kejadian kecil dalam wilayah yang cenderung lebih sempit. Oleh karenanyala pasca-modernis selalu diidentikan dengan pasca-strukturalis, karena mengandung premis struktural namun menolak menerima strukturalisasi.
            Dari pemikiran-pemikiran yang melawan metanarasi tersebut, Richard Ashley dan Robert B.J Walker kemudian terilhami untuk menggunakan strategi-strategi analisis guna menjawab problem di ranah hubungan internasional kontemporer. Metanarasi yang menjadi fokus perhatian paling utama adalah sistem negara-bangsa (Westphalian Order), karena semua paradigma hubungan internasional mainstream selalu bertumpu pada negara. Konstruktivisme-pun pada akhirnya melihat entitas negara sebagai satu-satunya yang tidak dikonstruksi alias natural. Kondisi pardigmatik mainstream HI ini yang menjadikan negara sebagai rezim kebenaran dan metanarasi, sehingga tatanan selain negara-bangsa dapat langsung dikatakan sebagai komposisi argumen yang salah. Implikasi terhadap analisis kontemporernya juga panjang, yakni studi HI akan selalu di-impose mendukung dan memperkuat kebijakan (negara-bangsa).[2]
            Richard Ashley menggunakan strategi genealogi Foucaldian dalam mencari rezim kebenaran yang mengkonstitusi konstruk negara bangsa. Strategi genealogi yang digagas Foucault ini, adalah studi sejarah yang menelusuri bagaimana suatu rezim kebenaran (dalam hal ini negara-bangsa) dapat menjadi konsep yang kuat dan mampu menegasikan konsep-konsep lain. Dengan strategi ini, Ashley mempertanyakan bagaimana secara historis negara dapat diterima sebagai entitas yang natural. Sedangkan Rob Walker menggunakan strategi dekonstruksi. Dekonstruksi sendiri adalah pencarian kebenaran tanpa henti yang dilakukan dengan meninjau teks-teks dan bahasa yang membentuk narasi dan metanarasi. Dekonstruksi mempertanyakan bagaimana suatu bahasa membangun diskursus dan membangun realitas.
Lalu apa masalahnya hingga negara-bangsa harus didekonstruksi rezim kebenarannya? Pertama, adalah masalah keinginan negara untuk selalu berdaulat seutuhnya, ternyata menimbulkan opresi dan represi terhadap warga negaranya sendiri. Untuk menjadi berdaulat, negara harus mampu mengupayakan penyatuan seluruh komponennya: dari aparatur negara hingga rakyat jelata, sehingga negara mampu memiliki pendiriannya sendiri di antara negara-negara berdaulat lainnya. Keinginan ini tak pelak mengharuskan negara menekan warganya sendiri: dengan justifikasi nasionalisme, warga harus rela membayar pajak, bela negara (dengan berperang sekalipun), bekerja banting tulang, dan yang paling buruk didiskriminasi.
Kedua, adalah masalah perang, yang notabene melahirkan studi hubungan internasional itu sendiri. Mengapa dan bagaimana perang bisa terjadi, adalah pertanyaan yang belum habis terjawab dan belum bisa dijelaskan oleh teori-teori HI mainstream. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan-perdebatan yang tak kunjung berhenti di antara penteori HI. Seperti yang diketahui, berbagai pandangan melihat negara harus begini harus begitu. Sebagai contoh realisme berpendapat perdamaian hanya dapat dicapai ketika dunia anarki, kemudian liberalisme berpendapat negara harus bekerjasama dengan negara lain dan membangun supranasional agar terciptanya perdamaian, dan konstruktivisme menekankan norma dan nilai.  Pendapat-pendapat tersebut adalah prakondisi ideal menurut pemikiran masing-masing, yang mana tetap mensyaratkan berdirinya entitas negara.
Problem/permasalahan ini muncul dari skeptisisme Robert Walker memandang upaya pengutuhan negara dalam satu suara bulat. Adalah utopis menurut Walker, apabila negara selalu ingin mengutuhkan suaranya dalam satu otoritas, karena di dalam negara itu sendiri terjadi anarki. Pandangan Hobbesian mengenai leviathan dikesampingkan dalam terminologi manusia sebagai masyarakat, sebagai gantinya leviathan dikerucutkan dalam konteks negara.
Robert Walker dengan strategi dekonstruksinya, menantang konsep kedaulatan yang menjadi “kesatuan beragam” dalam hubungan internasional. Kesatuan ini yang membatasi “dunia” menjadi “internasional”, seperti argumen besar Walker dalam bukunya After the Globe Before the World:
"my overall argument, to put it briefly, is that anyone seeking to reimagine the possibilities of political life under contemporary conditions would be wise to resist ambitions expressed as a move from a politics of the international to a politics of the world, and to pay far greater attention to what goes on at the boundaries, borders and limits of a politics orchestrated within the international that simultaneously imagines the possibility and impossibility of a move across the boundaries, borders and limits distinguishing itself from some world beyond."
Kesimpulan
            Lahirnya zaman modern, atau disebut modernitas, melahirkan pula unsur-unsur dan fondasi yang mengkonstitusi zaman tersebut, yakni sekularisasi pengetahuan; munculnya negara-bangsa; dan kapitalisme. Dalam diskursus hubungan internasional, sistem negara-bangsa memainkan peran penting dalam membentuk pengetahuan dan teori-teorinya. Oleh karenanya Richard Ashley dan Rob Walker, melalui pemikiran pasca-modernisme – pasca-strukturalisme, menggunakan strategi-strategi dekonstruksi untuk mempertanyakan gagasan kedaulatan, yang mana menjadi sentral dalam studi HI. Kedaulatan menjadi problematis ketika ia selalu mensyaratkan ‘penghapusan anarki’ domestik, karena ia akan selalu berusaha merepresi guna mendapatkan keutuhannya. Kedaulatan dengan demikian menjadi semakin problematis ketika dalam upaya mencapai keutuhannya, selalu cenderung menegasikan kedaulatan lain, akibat sifat anarki –sebagai prasyarat kedaulatan.  

Referensi
Bayliss, John dan Steve Smith. (2001) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. London: Oxford University Press
Choat, Simon. (2010) Marx Through Post-Structuralism: Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze. New York: Continuum International Publishing Group         
Cohran, Molly. (2004) Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach. New York: Cambridge University Press
Gaut, Willy. (2011) Filsafat PostModernisme Jean-Francois Lyotard. Maumere: Ledalero
Jones, Pip. (2009) Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsioalisme Hingga Post-Modernisme. Terjemahan Achmad Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Walker, R.J.B. (2009) After the Globe Before the World. New York: Routledge


[1] John Bayliss dan Steve Smith. The globalization of world politics
[2] Hal ini mengakibatkan analisis pada skripsi, tesis, disertasi, dll., baru dianggap “HI” hanya jika membahas kebijakan yang berkenaan dengan negara, sehingga mengesampingkan aktor-aktor selain negara yang notabene juga berinteraksi satu sama lain.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar