Rabu, 23 Maret 2011

Ancaman Krisis Minyak Setelah Revolusi Afrika dan Timur Tengah

Serangan yang dilancarkan militer koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis telah terjadi dan meluluhlantakan sebagian Tripoli dan membumihanguskan kediaman Presiden Libya Moamar Khadafi, Serangan ini merupakan hasil dari resolusi DK PBB no. 1973 yang berisi larangan terbang militer Moammar Khadafi. Dalam resolusi tersebut larangan terbang ditujukan untuk melindungi warga sipil dari serangan militer Moammar Khadafi. Serangan ini praktis membuat Khadafi naik pitam dan menyatakan akan menyerang balik.

Dari peristiwa ini munculah kontroversi di beberapa negara khususnya negara-negara besar dan negara-negara di Timur Tengah. Seperti dilansir di surat kabar, dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, 5 negara menyatakan abstain yaitu Rusia, China, Jerman, Brasil, dan India. Di Rusia, Perdana Menteri Vladmir Putin mengecam tindakan Militer Koalisi menyerang pasukan Khadafi karena dianggap sebagai "ajakan perang salib" (Kompas, 23 Maret 2011) model baru. Presiden Rusia Dimitry Medvedev dikabarkan tidak sepaham dengan Putin. Keadaan ini sedikit banyak menimbulkan ketidaksepahaman dalam penindakan terhadap Libya. ketidaksepahaman ini lazim dalam lahirnya sebuah kebijakan luar negeri. Dalam teori poliheuristic, dijelaskan bahwa pertimbangan dari luar negara atau level sistem lebih ke arah rasionalisasi. Artinya jika tidak sejalan dengan kepentingan dan rasionalitas (untung rugi), maka kebijakan tidak akan dibuat mendukung suara mayoritas sekalipun. Mengingat serangan Militer Koalisi bersifat me namun terdapat masalah yang lebih besar yang cukup mengancam ketahanan yaitu pengelolaan minyak di Libya.

Jatuhnya rezim otoritarian di Afrika Utara dan Timur Tengah seperti mengulang cerita reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1997-1998. Hadirnya rezim demokrasi sepertinya tidak membawa hasil semanis yang pernah rezim orde baru ciptakan. Rezim orde baru relatif membawa ketertiban politik dan membawa keamanan dan kesejahteraan rakyat, meskipun kebebasan politik dikekang. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa negara dunia ketiga memang tidak bisa melepaskan gaya kepemimpinan otoritarian. Di Afrika yang notabene bangsa dunia ketiga yang sebenarnya tidak butuh demokrasi, kita bisa melihat sejahteranya rakyat Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya namun mereka tidak demokratis. Di Libya yang sangat otoriter ,mengapa revolusi baru terjadi. Keadaan masyarakat Libya tidak sepenuhnya miskin dan terbelakang. Namun di ranah politik, demokrasi ditekan sedemikian rupa dan menghasilkan kejenuhan yang sangat tinggi.

Lalu apa hubungan dengan pengelolaan minyak. Pertayaan yang sebenarnya bisa kita kerucutkan lagi adalah apakah setelah demokrasi mucul sebagai alternatif dari rezim otoritarian, pengelolaan minyak akan sebaik ketika dulu masih otoriter? Jika berkaca dari apa yang terjadi di Indonesia 12 tahun yang lalu, cukup mengkhawatirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Cuma ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi: Pengelolaan bisa jadi lebih terbengkalai karena ada potensi perebutan antar pihak domestik; atau pengelolaan minyak direbut oleh pasukan koalisi yang mengklaim telah menyelamatkan rakyat Libya. Jika ini terjadi pasokan minyak ke negara-negara dunia ketiga akan semakin terhambat dan krisis ekonomi akan mendera negara-negara hingga negara-negara industri baru. Kita harus sadar bahwa krisis minyak sudah di depan mata kita, selain dari faktor degradasi lingkungan hidup dan krisis sumber daya alam.

Minggu, 13 Maret 2011

Kegagalan Otoritarianisme di Afrika utara dan Timur tengah

Revolusi berarti perubahan secara mendasar dan umumnya bersifat masif serta melibatkan berbagai elemen lapisan masyarakat. Revolusi juga berarti perubahan yang cepat atas ketidakpuasan terhadap sistem yang telah berjalan. Konflik yang terjadi di Afrika Utara dan Timur Tengah menunjukkan ada yang harus diubah dan ada sesuatu yang memaksa perubahan harus segera dilaksanakan. Namun, pertanyaan yang menggelitik adalah siapa yang menginginkan perubahan tersebut terjadi? Siapa yang memicu dan mendalangi di balik semua pemberontakan tersebut? Apa kepentingan yang mendasari tindakan tersebut? 

Setidaknya menurut media massa dan para pakar, Tunisia menjadi  negara entry point dari perubahan besar yang terjadi di Timur Tengah. Jatuhnya kekuasaan Ben Ali menjadi pemicu dan penginspirasi beberapa gerakan pro-perubahan negara-negara di kawasan tersebut. Gerakan perubahan umumnya membawa jargon pro-demokrasi, yang sudah muak akan rezim otoritarian yang telah menekan kebebasan berpolitik. Semua terjadi dengan cepat dan beruntun bak deretan kartu domino yang jatuh. Di Mesir, Presiden Mubarak yang berkuasa lebih kurang 31 tahun dijatuhkan pula oleh rakyat dan oposisi selama lebih kurang 2 bulan lamanya. Bersamaan dengan jatuhnya dua rezim tersebut, Yaman, Yordania, Arab Saudi, Iran, Oman, dan Sudan sudah mulai memanas aksi demonstrasi menuntut pemerintahan yang lebih terbuka dan peningkatan kesejahteraan. 

Di Libya, sudah terjadi perang saudara yang melibatkan penentang dan pendukung Presiden Moammar Khadafi yang sudah berkuasa selama 41 tahun. Data menunjukkan 1000 orang lebih tewas dalam kekerasan di salah satu negara penghasil minyak tebesar di dunia ini. Dunia internasional geram melihat tindakan represif Khadafi dan menekannya agar segera turun dari kursi kekuasaan demi terciptanya stabilitas, dan mulai memberikan sanksi terhadap Libya. Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi zona larangan terbang. PBB membekukan keanggotaan Libya. Uni Afrika sebagai organisasi kawasan tempat bernaungnya Libya telah membekukan pula keanggotaan Libya. 

Keadaan ini lantas menimbulkan teka-teki mengenai siapa yang paling diuntungkan dari revolusi ini dan siapa yang paling berkepentingan terhadap demokratisasi kawasan ini. Mengingat selama kurang lebih setengah abad yang lalu, rezim-rezim ini sangat mendapatkan dukungan dari rakyatnya. 

Menurut Karl Marx, konflik dapat terjadi akibat adanya dominasi dari kelas atas terhadap kelas bawah. Kelas bawah merasa bahwa sumber daya sangat dikuasai kelas atas yang tidak memungkinkan kelas bawah melakukan mobilitas sosial atau secara horizontal naik ke level setingkat di atas mereka. Kemudian menurut Emile Durkheim, konflik dapat terjadi akibat fungsi organ-organ negara atau masyarakat yang tidak berjalan dan tidak saling mendukung. Jadi, struktur sosial diumpamakan sebagai organ-organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi masing-masing namun berhubungan dan salingketergantungan. Jika salah satu tidak berfungsi, maka organ yang lain akan terganggu. Dari kedua pemikiran di atas, setidaknya dapat menggambarkan adanya ketidakseimbangan dan intimidasi yang tercipta dari pihak yang mempunyai kekuatan yang lebih besar sehingga memicu suatu perlawanan dari pihak yang merasa tertekan. Di Tunisa dan Mesir yang rezimnya berhasil dijatuhkan, pemimpin yang sudah sangat lama berkuasa, tidak membuka kesempatan bagi pihak lain untuk naik dan terlibat dalam politik. Terlepas dari sengaja atau tidak sengaja, mereka di masing-masing negara yang dipimpinnya telah membangun rezim kuat bersifat otokrasi dan telah menyerap cukup banyak kekayaan negara. Ini menimbulkan kesenjangan antara pemimpin dan yang dipimpin. Selain itu pemimpin tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan kerabat dalam menyerap kekayaan negara. Hal ini yang menyebabkan rakyat merasa dipinggirkan dan berupaya melakukan pemberontakan.

Terjadinya krisis pangan dan melonjaknya harga kebutuhan secara signifikan di kawasan Afrika dan Timur tengah telah menambah masalah dan krisis multidimensial seperti yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Indonesia pada 1998 yaitu pada saat terjadinya reformasi. Depresi yang melanda rakyat kemudian ditambah dengan tekanan akan kebebasan politik, yang dapat terlihat pada ditekannya kelompok oposisi dan kelompok Ikhwanul muslimin (moslim  brotherhood) di Mesir. Ditekannya kelompok ini menyebabkan salah satu organ pengontrol pemerintah tidak berfungsi. Hal inilah yang menyebabkan rakyat semakin marah dan menginginkan Mubarak  turun. Kemudian ditambah pula dengan niat Mubarak untuk menyiapkan putranya sebagai penerus.