Senin, 14 Februari 2011

Review Buku “Asia, America, and the Transformation of Geopolitics” Penulis : William H. Overholt

China

Lemahnya kekuatan China dan Korea adalah penentu utama dalam konstelasi dunia yang sedang berperang pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kevakuman China dan Korea dalam percaturan dunia adalah faktor yang menyebabkan agresifnya Jepang.  Faktor tersebut merupakan kutukan bagi Amerika Serikat, namun seiring meningkatnya China dan Korea sebagai kekuatan besar, Amerika Serikat mulai merasakan manfaat dari kehadiran China dan Korea.
Ketakutan yang timbul di China lahir dari kombinasi kediktatoran sosialis Chiang Kai-shek, Leninis, dan Partai Guomindang yang dikontrol Uni Soviet. Dengan berniat membangun teknologi, masyarakat, dan ekonominya, China menerapkan sosialis untuk ekonominya dan leninisme untuk politiknya. Leninisme merupakan metoda mengontrol politik dan sosialis adalah metoda menguasai sumber daya oleh pemimpinya. Cara tersebut berhasil menyatukan China yang terdisintegrasi selama 2 abad. Partai Guomindang juga berhasil merambah ke area pedesaan dan area lebih dalam lagi untuk menggerakan Long March dan mengontrol gerakan sosialis di Filipina, Thailand, dan Malaysia.
Gerakan Chiang kemudian dicegah oleh invasi Jepang.
Inti pandangan dari paham Revolusi Maois adalah: jika kau membunuh landlords, rakyat akan makmur; jika kau membunuh birokrat, masyarakat akan maju tanpa hambatan; dan jika kau memusnahkan orang asing, kemurnian lokal akan mewujudkan kesatuan dan kejayaan.
Meskipun kekuatan Mao datang dari rakyat petani dan intervensi Jepang lebih dari budaya China atau ideoogi Leninis, gerakan bersejarah memberikan Mao tidak hanya kekuatan, tapi juga kemampuan untuk menorehkan China dalam gambaran figurnya sendiri.
Setelah kemenangan komunis di China pada 1949, Mao mencoba menandingi sistem sosialisme Uni Soviet. Tidak dengan menirunya sama persis, Mao kemudian menyebut sistem sosialis China sebagai reinkarnasi sistem sosialis Uni Soviet yang diperbarui.
Pergerakan Mao pada periode ini menjadi seperti Samson, berusaha menghancurkan tatanan global . Mao Mengobarkan semangat melawan segala institusi Amerika Serikat seperti GATT, IMF, World Bank, dan sistem aliansi AS.

Gerakan Mao ini kemudian mendapat perlawanan dari Deng Xao Ping karena Revolusi kebudayaan ternyata membawa kehancuran pada petani-petani, pekerja dan buruh.
            Selama beberapa tahun, China tidak hanya berjalan dengan beragam pemimpin berbeda namun juga sistem yang berbeda meskipun tetap dikontrol oleh satu partai otoritas yaitu Partai Komunis China.
Mengahadapi kehancuran, setelah pengetatan birokrasi di Uni Oviet dan Revolusi kebudayaan di China, dua negara ini mengambil cara yang berbeda. Sistem soviet menjadi terlembagakan dan terus mengalami kemunduran hingga kehancuran di bawah Gorbachev. Sedangan China tidak melembagakan sistemnya dan terus mengambil manfaat dari kearismatikan sosok Mao.
Deng Xiao Ping secara pintar memanfaatkan kearismatikan sosok Mao sebagai tokoh diktator untuk membangun kepercayaan rakyat dengan masih menyimpan pemikiran Mao di otaknya.
Deng mengajak orang yang berbeda pemikiran tetapi memiliki massa untuk mencegah terjadinya perlawanan yang merusak. Deng mencontoh negara-negara yang berhasil seperti Korea Seatan, Hongkong dan Taiwan dan muai bergabung dengan institusi pembangunan AS seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan WTO.
China di bawah kepemimpinan Deng kemudian terus menerus mengembangkan langkah negara. Deng dengan filosofinya “tidak masalah apapun warna kucing selama ia bisa menangkap tikus”. Deng mulai mengadopsi berbagai sistem yang dipakai oleh negara-negara maju seperti sistem akuntansi berstandar internasonal, mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, mengadopsi sistem pertukaran mata uang Singapura, mengadopsi sistem portofolio investasi Taiwan, mengadopasi sistem Bank sentral AS The fed, dan yang paing fundamental adaah direkrutnya pejabat asing untuk meningkatkan kapabilitas China dalam sektor ekonomi.
            China memakai cara yang gradual dalam mengembangkan ekonominya. Di sini berarti China secara bertahap melepaskan  produknya ke pasar. Tidak seperti Eropa dan AS. Tindakan ini sedikit banyak mendapat tentangan. Jeffrey Sachs dan World Bank mencoba menekan China yang menjalankan mekanisme gradualismenya tersebut. Sampai terbentunya Konsensus Washington sebaga alat bagi poitisi, praktisi hukum dan pelaku ekonomi Eropa dan AS untuk menekan gradualisme China.
            Saat China sedang bertahap mengubah paradigma ekonominya, dalam periode terebut negara-negara barat akan terus mencela tindakan China tersebut sampai China benar-benar mengadopsi asas demokrasi dan keterbukaan seluas-luasnya.
           
Kesan Politik Barat dan Realitas China

            Kesan yang dtimbuan China sebagai negara suskesor Uni Sovet membuat China sering dicurigai memiliki pretensi untuk mengekspansi wilayah negaranya. Oleh karena itu sering terjadi masalah perbatasan dengan tetangga-tetangganya termasuk Jepang dan India.
            Kesan lain adalah : kekeras-kepalaan China dalam mempertahankan sistem politik sosialis kunonya.
            Gradualisme yang diterapkan China pada ekonominya mendapatkan cemoohan dari banyak pengamat. Jeferey Sachs mengatakan harus ada “sock terapi” bagi negara yang mau menumbuhkan perekonomiannya. Padahal fakta mengatakan bahwa sock terapi sering menimbulkan dampak yang traumatis bagi rakyatnya.
            Inkrementalisme China bukan berarti kelambanan dalam mereformasi. Pemimpin dalam cara ini berpikir sebelum mengambil tindakan dan melakukan test lapangan setelah itu secara bertahap mulai mengambil tindakan yang sangat nyata.
            Pemimpin-pemimpin China saat ini memiliki berbagai latar belakang baik imgran, terpelajar, tak berideologi, maupun yang terfokus pada peningkatan ekonomi dan memiliki banyak perbedaan nilai dengan para pendahulunya. Globalisasi telah menggantikan anti-asing. Seseorang dilihat dari kemampuan, bukan dari ideologinya. Pemimpin-pemimpin mengambil keputusan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi panjang dengan partai-partai yang berkepentingan. Pemilihan Umum dan mekanisme akuntabilitas banyak bermunculan. Di desa-desa diadakan pemilu. Dengan partai, pemilu diadakan di setiap level, dengan bermacam kandidat. Ketika China mulai dengan masih mempertahankan ketidakbebasan dan ketidakdemokratisan membuat kebebasan bicara dan mekanisme konsultasi dalam pengambilan keputusan adalah sebuah langkah yang sama dilakukan oleh Korea Seatan dan Taiwan yang sekarang lebih demokratis dari Jepang.
           



Analisis dan Prediksi Peran Shanghai Cooperation Organization (SCO)

Organisasi Kerjasama Shanghai terbentuk pada 15 Juni 2001 setelah lebih dahulu bernama Shanghai Five. Organisasi ini pada 26 April 1996 merupakan hasil pertemuan 5 negara yaitu Cina, Kazakhstan, Kyrgistan, Rusia dan Tajikistan. Baru pada pembentukan selanjutnya menjadi 6 negara yaitu ditambah dengan Uzbekistan.
            Organisasi ini secara geografis berada dalam satu wilayah yang berdekatan dan memiliki jumlah penduduk ¼ dari populasi dunia.1Secara persamaan kepentingan, organisasi ini memiliki tujuan adanya kerjasama dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial dan politik.2
            SCO memiliki potensi yang sangat besar. Didukung oleh dua negara anggota tetap DK PBB yaitu Rusia dan China, kekuatan militer SCO sangat diperhitungkan di mata internasional. Sejumlah potensi ekonomi juga berada di kawasan tersebut. Di China terdapat sumber daya Logam Tanah Jarang yang kaya mineral untuk pembuatan teknologi canggih. Di Kazahkstan terdapat Gas Bumi dan masih banyak potensi SDA lain.
            Dengan perhitungan di atas, Sco tidak hanya akan menjadi organisasi pertahanan militer yang kuat, namun dapat menjadi kawasan penghasil perputaran ekonomi yang kuat. SCO dapat menstabilkan pertahanan dan keamanan kawasan Asia Timur dan Asia Tengah yang berdampak pada stabilitas kawasan Asia Tenggara mengingat Asia Tenggara memiliki volume ekspor yang tinggi di Asia Timur.
            Jika dikaji dari konsep Balance of Power, SCO pada masa mendatang dapat menjadi penyeimbang kekuatan dunia. Intervensi Amerika Serikat dan negara-negara satu pakta pertahanannya baik di Asia maupun Afrika (negara dunia ke-3) dapat sedikit demi sedikit terkurangi dan digantikan oleh SCO. Namun, sistem internasional tidak seluruhnya persis seperti NATO dan Pakta Warsawa dalam perang dingin. Seperti tertulis di harian Kompas pada Juni 2010, SCO masih membutuhkan NATO dalam hal kerjasama penyediaan senjata dan kerjasama ekonomi tentunya.
            Ketegangan di semenanjung Korea yang tak kunjung selesai masih melibatkan China dan AS sebagai dua guru ideologi dua Korea. Jika melihat Aksi dan Reaksi seperti yang diungkapkan dalam Game Theory, China masih menunggu Amerika Serikat untuk melepas pengaruh dan keterlibatannya dalam konflik di Korea. Dengan mekanisme SCO, Amerika Serikat dipaksa melepaskan pengaruhnya di semenanjung Korea.

Kesimpulan

            Kerjasama SCO yang dilandasi tujuan yang sama di kawasan Asia Tengah tersebut merupakan bentuk dari usaha China mengurangi pengaruh Amerika Serikat baik di Asia tengah maupun di semenanjung Korea. SCO tidak membentuk dirinya sepeti Pakta Warsawa, namun menekankan kerjasama untuk memperkuat diri dan menyeimbangkan pengaruh politik dan ekonomi dunia.


1    http://indonesian.cri.cn/1/2008/08/25/1s86439.htm
2    Menurut Piagam Organisasi Kerja Sama Shanghai dan Deklarasi Berdirinya Organisasi Kerja Sama Shanghai, azas tujuan utama SCO ialah: meningkatkan saling percaya dan rukun tetangga antar anggota; mengembangkan kerja sama yang efektif antar anggota di bidang politik, ekonomi, perdagangan, iptek, kebudayaan, pendidikan, energi, perhubungan, dan pelestarian lingkungan hidup. memelihara bersama perdamaian, keamanan dan kestabilan regional, mendorong didirikannya tata tertib baru politik dan ekonomi internasional yang demokratik, adil dan rasional.

Analisa Perbandingan Sistem Politik Israel dan Rusia

Pendahuluan


Israel dan Rusia adalah dua negara dengan sistem politik yang sama yaitu parlementer. Kedua Negara ini dipimpin oleh kepala Negara dan kepala pemerintahan. Kepala Negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Israel mempunyai banyak partai begitu pula Rusia. Namun kedua Negara ini tidak sepaham dalam ideology. Rusia menganut komunis dan Israel menganut demokrasi.
Israel menganut parlemen unicameral atau satu kamar perwakilan rakyat disebut dengan Knesset yang dipilih 4 tahun sekali dengan cara pemilihan langsung dengan suara  terbanyak. Sedangkan Rusia menganut bicameral atau dua kamar perwakilan dengan nama Federal Assembly or Federalnoye Sobraniye yang terdiri dari Dewan Atas dan Dewan bawah.
            Presiden Israel dipilih setiap 5 tahun sekali dan boleh dipilih hingga 2 kali. Presiden dipilih oleh legislatif dengan mekanisme kendali partai-partai yang berhasil menduduki parlemen. Sedangkan Rusia memilih presidennya setiap 4 tahun.
Melihat persamaan dan perbedaan di atas, kedua Negara tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan tujuan melihat bagaimana proses politik yang terjadi dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam paper singkat ini, penulis menggunakan kerangka kerja David Easton dalam teori sistem untuk melihat proses terbetnuknya kebijakan sebagai perbandingan.

Pengambilan Keputusan
            Dalam rangka mengartikulasikan kepentingan yang diperoleh melalui permintaan, Israel memiliki mekanisme parlemen yang lebih dominant, dengan kata lain keputusan perdana menteri sangat ditentukan dan didukung oleh parlemen. Jika Parlemen tidak setuju, maka keputusan PM  tidak dapat dijalankan. Sedangkan Rusia di bawah kepemimpinan Vladmir Putin dari 2000-2008 menjadikan struktur pemerintahan yang lebih terpusat. System ini mampu diterima masyarakat karena memberikan kesejahteraan dengan menarik ribuan rakyat dari kemiskinan.[1]
            Vladimir Putin menghilangkan system pemilihan gubernur dan menggantinya dengan penunjukkan oleh presiden langsung. Dalam masanya, Presiden terlihat sangat dominant dibandingkan perdana menteri bahkan kepada badan legislative dan yudikatif. Namun peran Putin sangat kental di mata rakyatnya yang dianggap mampu mengangkat nama Rusia kembali ke tataran Internasional. Mengapa sistem non-demokrasi yang cenderung otoriter ini bisa diterima seperti negara-negara demokrasi yang bebas pada umumnya?
            Dari kerangka kerja Easton, permintaan (demand) yang merupakan input diproses dengan cara yang sangat popular dan sangat mengartikulasikan kepentingan nasional. Sehingga pada saat kebijakan atau output dilaksanakan sebagai timbal balik (feedback), maka permintaan tadi telah menjadi dukungan.  Disini faktor kepemimpinan Putin adalah sebagai variabel yang menentukan keberhasilan pemerintahan yangh ia pimpin. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari masih berpengaruhnya Putin di pemerintahan walau hanya menjabat Perdana Menteri.
            Rusia telah mengangkat dirinya kembali pada masa pemerintahan Putin dengan berada pada posisi ke 3 cadangan devisa terbanyak. Kemudian 20 juta orang yang terangkat dari kemiskinan menjadi faktor keberhasilan lain yang terus mengangkat kepemimpinan Putin. Dalam analisa kebijakan luar negeri dikenal variable ideosinkretik atau variable personal dalam hal ini seorang pemimpin.
 Jadi, sistem politik yang dianut kedua negara tidak menjamin keberhasilan suatu pemerintahan di bawah kepeminmpinan siapapun. Proses politik sangat menentukan dalam mengartikulasikan tuntutan dan dukungan menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kebijakan tersebut dapat terus berubah menjadi timbal balik yang berubah menjadi dukungan. Rusia adalah contoh negara yang berhasil menerapkan otoritarianisme tanpa menghalangi rakyat untuk berusaha tetapi pemerintah berusaha mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.



[1] Dubes RI untuk Rusia

Analisa Perbandingan Privatisasi BUMN Indonesia dan Polandia

Pendahuluan


Privatisasi sejatinya merupakan upaya suatu pemerintah untuk meningkatkan kinerja suatu badan usaha yang dianggap menanggung hidup orang banyak dan menjadi penyedia fasilitas massa. Menurut kementerian pertanian RI, privatisasi merupakan pelepasan atas klontrol atau intervensi pemerintah yang dianggap dapat mendistorsikan peranan pemerintah dalam melindungi rakyat di bawah administrasinya.[1] Privatisasi menurut kementerian tersebut juga dapat mengurangi praktek KKN (korupsi, kolusi , nepotisme) yang sangat rawan terjadi di biriokrasi pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan semakin jarangnya praktek KKN di badan usaha yang sudah dipegang oleh swasta.
Privatisasi yang populer dilakukan hampir semua negara setelah akhir perang dingin dan jatuhnya Komunisme Uni Soviet, dilakukan juga oleh Indonesia dan Polandia. Jika Indonesia sudah intensif melakukan privatisasi setelah krisis ekonomi 1998, Polandia sudah mulai mencanangkan sejak 1990, yaitu sejak bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya rezim komunis di negara tersebut. Awal, proses, hingga hasil dari privatisasi di kedua negara tentu tidak semua sama persis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek yang dilaksanakan dalam program privatisasi, juga proses-proses lain dan sumber daya yang dimiliki negara masing-masing. Dalam makalah singkat ini penulis bermaksud mencari perbedaan tersebut. Apakah ada perbedaan dari awal, proses, hingga hasil dari program privatisasi yang dicanangkan masing-masing negara? Dan mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi?
Eropa timur pasca runtuhnya Uni Soviet, mengalami krisis dan butuh banyak bangkitnya sektor perekonomian. Pasca perang dingin, banyak negara barat kemudian masuk untuk menawarkan berbagai modernisasi telekomunikasi. Banyak pihak percaya modernisasi teknologi komunikasi dapat memajukan sektor lainnya. Maka sejak saat itu kebijakan privatisasi diluncurkan. Pada 1999 praktis hampir seluruh Eropa timur sudah melakukan privatisasi terhadap sektor telekomunikasinya.
Polandia yang termasuk negara eks-komunis juga bagian dari Eropa timur tidak ketinggalan melakukan privatisasi. Pada tahun 2007, sebesar 77 % dari PDB telah berada di tangan sektor swasta. Selain berhasil merubah kelembagaan ekonomi secara mendasar, program ini juga berhasil mendatangkan pemasukan yang cukup signifikan bagi kas negara. Berdasarkan program privatisasi yang diluncurkan pemerintah Polandia untuk tahun 2008 - 2011, sejumlah besar sektor publik lain telah diputuskan untuk masuk ke dalam program akselerasi privatisasi.
Proses transformasi ekonomi berjalan dengan panjang dan tidak mudah, namun kini Polandia telah menjelma menjadi perekonomian terbuka yang dinamis yang terintegrasi dengan ekonomi dunia, dan merupakan salah satu anggota aktif dari blok pasar tunggal terkuat di dunia, yaitu Uni Eropa. Pada awalnya program memang transisi ini meningkatkan harga-harga dan menambah jumlah pengangguran. Namun akhirnya seiring dengan meningkatnya daya saing perekonomian, perbaikan ekonomi pun berlangsung dengan cepat.
Masuknya Polandia menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 juga telah semakin mendorong kemajuan yang signifikan di semua sektor. Proses aneksasi mendorong berjalannya proses reformasi struktural dan membuka kemungkinan-kemungkinan pembangunan baru dengan dukungan dana dari Uni Eropa. Dalam proses persiapan aksesi ke Uni Eropa yang telah dilakukan sejak akhir dekade 90an, berbagai jenis reformasi pasar yang strategis telah dilakukan, antara lain reformasi peraturan untuk mendukung pergerakan barang, jasa, modal, dan manusia yang bebas, reformasi hukum persaingan usaha, dan penerapan peraturan-peraturan lain di bidang sosial dan ekologi. Sebelumnya pada tahun 1996, kesuksesan program transformasi ekonomi di Polandia juga telah diakui dengan diterimanya Polandia menjadi salah satu anggota klub negara maju, yaitu OECD (Organization for Economic Cooperation & Development).[2]
Di Indonesia, kebijakan privatisasi mengalami perdebatan panjang. Privatisasi dianggap menjual perusahaan negara yang sebelumnya ditujukan untuk pelayanan masyarakat menjadi perusahaan yang berorientasi mengejar keuntungan semata sehingga meninggalkan aspek pelayanan masyarakat yang murah dan terjangkau rakyat ekonomi menengah ke bawah. Padahal privatisasi sekali lagi ditujukan untuk semakin mengefisienkan produksi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Pemerintah merasa perlu memprivatisasi BUMN dengan tujuan memangkas defisit anggaran. Defisit anggaran dapat ditekan dengan melepaskan saham BUMN sebagian ke tangan swasta. Saham tentu masih dipegang sebagian oleh Negara untuk memastikan swasta tidak melakukan monopoli terhadap persaingan.

Kerangka Pemikiran
Pemikiran neoklasik yang diwakilkan oleh salah satunya Adam Smith dalam bukunya the wealth of nations, berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat mengurangi efisiensi produksi karena dapat merugikan negara itu sendiri yang harus mengurusi hal lain seperti penegakkan hukum dan perlindungan terhadap rakyat. [3] Friedrich A. Von Hayek juga mengatakan bahwa tindakan negara seperti memberikan subsidi, mengucurkan talangan, dan menggunakan anggaran belanja untuk kegiatan usaha justru merugikan negara itu sendiri.
Pemikiran-pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran ortodoks yang cenderung melihat pembangunan dari segi demokrasi yang notabene liberal. Dalam teori-teori pembangunan, pelaku perbandingan ortodoks lebih menekankan pada tema-tema pembangunan politik, pembangunan dan nasionalisme, serta modernisasi.[4]  Dalam makalah ini, penulis berusaha menyusun analisa berdasarkan tema-tema tersebut. Pembangunan politik cenderung membedakan diri dari pembangunan ekonomi, hal ini sesuai dengan gagasan neoklasik liberal dan demokrasi. Konsep privatisasi sejalan dengan pemikiran ini dimana kekuasaan Negara harus dibatasi (bukan berarti dilemahkan) terutama dari dimensi ekonomi. Privatisasi yang beru-baru ini pasca perang dingin melanda Eropa Timur dan Negara-negara bekas komunis lain juga mendorong kea rah perubahan politik. Ini menjadi kesinambungan yang berikutnya dari tema pembangunan politik yaitu berfokus pada aspek-aspek perubahan dan pembangunan politik. Privatisasi di Eropa Timur khususnya di Polandia (karena merupakan fokus penulis dalam makalah ini) terjadi akibat dorongan perubahan politik yaitu runtuhnya rezim komunis di Negara tersebut yang kemudian mendorong perubahan politik hingga saat ini yang terus bertransformasi menjadi Negara demokrasi. Dari aspek ini Polandia sudah memenuhinya dan menjadikannya salah satu pilar pembangunan.
Indonesia pada kebijakan privatisasi yang masih menjadi polemik, sejatinya merupakan upaya untuk keluar dari defisit anggaran yang terjadi akibat terus menurunnya fungsi BUMN itu sendiri. Dalam studi kasus perkeretaapian, pengurusan dibagi menjadi dua, yakni PT KA sebagai alat bisnis dan PSO (Public Sercice Obligation) sebagai alat pelayanan publik. Pembagian ini sama dengan yang dilakukan Polandia, kontrol pemerintah dalam bentuk sebagian saham tetap menjadi milik pemerintah ditujukan untuk memastikan pelayanan publik untuk masyarakat menengah ke bawah tetap terpenuhi. Hasilnya belum terasa karena masih berjalan, tetapi ketika saham terbagi antara lain untuk orientasi pelayanan dan orientasi bisnis, perbaikan lebih sering dilakukan, dan pelayanan publik ikut terpengaruh secara fisik karena PT KA sebagai pengendali bisnis tentu melakukan pengembangan yang mencakup pelayanan publik pula. Dari aspek ini, Indonesia telah menjalankan pembangunan politik dari segi pembenahan birokrasi dan pemisahan peran pemerintah di sektor ekonomi.

Privatisasi Sebagai Bentuk Modernisasi
             Menurut Rostow, terdapat lima tahap modernisasi, antara lain: (1) masyarakat tradisional, (2) prakondisi untuk tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) bergerak menuju kematangan, dan (5) zaman konsumsi masal tingkat tinggi. A.F.K Organski mengadaptasi teori Rostow dengan menguji peran pemerintah melalui empat tahap: (1) penyatuan nasional primitive, (2) industrialisasi, (3) kesejahteraan nasional, (4) kelimpahan (abundance). Organski mengartikan pembangunan politik sebagai peningkatan efisiensi pemerintah dalam memobilisasi manusia dan sumber daya material menuju tujuan-tujuan akhir.
            Polandia dan Indonesia sebagai Negara yang sama-sama pernah memiliki rezim otoritarian, lahir kembali sebagai Negara demokratis dengan ekonomi berorientasi pasar. Lahir kembali ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan pembangunan ekonomi menuju arah kemajuan dan kepesatan peradaban manusia. Oleh Rostow dan Organski, kemajuan tersebut dapat tercermin dari seberapa banyak konsumsi missal dan kemampuan suatu Negara terhadap pemenuhan konsumsi tersebut. Polandia sebagai Negara yang pada masa kejatuhan rezim komunis sangat membutuhkan aliran modal, melakukan privatisasi secara berkala.
Polandia dapat dikatakan tidak tradisional lagi karena sudah meninggalkan fase-fase feodalisme, namun oleh Rostow masih tergolong sebagai prakondisi menuju lepas landas karena rezim otoritarianisme tidak mencerminkan modern. Tahapan prakondisi lepas landas pada Polandia terlihat dari privatisasi yang dilakukan berkala dan dilakukan dengan tetap mengikutsertakan peran pemerintah lewat pembagian saham. Namun, sekarang Polandia telah mengalami kondisi lepas landas dan bergerak menuju kematangan. Polandia telah masuk ke Uni Eropa yang notabene berstandar ekonomi tinggi. Sedangkan Indonesia masih dalam prakondisi lepas landas karena prakondisi (privatisasi) belum diselesaikan secara sempurna karena belum sepenuhnya berefek pada kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Samuel P. Huntington berpendapat ketidakseimbangan dalam menuju institusionalisasi dan tatanan, yang oleh sebab itu meningkatkan kapasitas, dapat menghasilkan penindasan, sementara berlebihnya peningkatan tuntutan bagi parisipasi yang lebih besar dapat membawa ketidakstabilan.[5] Ini menggambarkan mengapa saya berpendapat posisi Indonesia masih dalam prakondisi lepas landas. Korupsi yang masih sangat mengakar, meningkatkan tuntutan akan bertambahnya kemampuan untuk memodernisasi hukum dan kapabilitas politik untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi tersebut, sehingga mengharuskan kemajuan berjalan lebih lambat (karena harus mengurusi kejahatan korupsi, mafia hukum, otoritarianisme, dan ketidakstabilan politik).

Kesimpulan
Privatisasi sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi pemerintah pada dasarnya bertujuan memaksimalkan kinerja badan usaha yang diprivatisasi tersebut. Privatisasi dalam teori pembangunan diterapkan dalam rangka mendukung pembangunan politik, pembangunan dan nasionalisme, serta modernisasi menurut alur pemikiran ortodoks (liberalisme klasik).
Privatisasi yang dilakukan Polandia dan Indonesia tentu berbeda. Dari telaah menggunakan teori pembangunan, penulis berpendapat Polandia berhasil menerapkan privatisasi menuju masyarakat tinggal landas yang mapan karena telah melalui tahapan modernisasi menurut Rostow karena telah teruji dengan proposisi Huntington akan meningkatnya kapasitas untuk menyelesaikan masalah internal yang notabene memperlambat laju pembangunan (modernisasi), dimana Polandia dapat beranjak naik menjadi anggota Uni Eropa (menuju kematangan ekonomi) dan menghindari proses yang lebih rumit seperti memberantas korupsi, kejahatan, dan ketidakstabilan politik.
Sedangkan Indonesia masih pada tahap prakondisi menuju tinggal landas karena masih terjebak dalam proses menambah kapasitas untuk memberantas korupsi serta mengatasi instabilitas politik.
Dari telaah tersebut, penulis berkesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua Negara yang menjadi objek telaah komparatif ini. Perbedaan tersebut terletak pada posisi masing-masing Negara pada tahapan modernisasi Rostow dan menjelaskan sebab perbedaan tersebut dari proposisi modernisasi Huntington.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Chilcote, Ronald H., Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. Pt RajaGrafindo Persada. 2003
Doering, Detmar, Liberalisme. Friedrich Naumann-Stiftung. 2010

Sumber Internet





[1] http://www.deptan.go.id/bdd/admin/k_presiden/Keppres-24-01.pdf
[2] www.poland.com
[3] Detmar Doering, Liberalisme, hal. 43
[4] Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma,hal.367
[5] Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, hal. 380

Sikap Taiwan dalam Menghadap Ancaman Militer China (Masa pemerintahan Chen Sui Bian, 2005)

A.    Latar Belakang

Sejak berpisahnya Taiwan (Republik China) dari China (Republik Rakyat China), kedua saudara ini selalu menunjukkan  rivalitasnya baik dalam pertahanan maupun ekonomi, dan rivalitas tersebut berakar dari perbedaan politis yaitu antara kaum  nasionalis dan komunis. Meskipun pernah bersatu melawan pendudukan Jepang, namun karena gagal kedua partai ini tidak bisa bertemu lagi dalam satu meja pemerintahan. Pertikaian ini kemudian berlanjut hingga era pasca perang dingin. Dengan kebijakan  one china policy, RRC terus menekan Taiwan untuk menyetujui reunifikasi dibawah bendera Partai Komunis.
Tidak hanya dengan kebijakan, RRC juga mengarahkan misil persenjataannya ke Taiwan.  Keadaan ini membuat Taiwan harus menyiapkan strategi guna mencegah serangan dari RRC. Strategi tersebut tercermin dari sikap presiden terpilih Chen yang menyatakan tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan atas China, tidak akan mengganti nama Republik China, tidak akan mengadakan referendum penentuan nasib Taiwan, dan ia tidak akan menghapuskan peran dewan reunifikasi asalkan China tidak menyerang Taiwan menggunakan kekuatan militer.
Taiwan memiliki beberapa instrumenpertahanan. Kementerian Pertahanan Nasional (MND) berfungsi sebagai administrator militer, komando militer, dan alat perang militer. MND bergerak sebagai penasehat presiden dan perdana menteri dalam hal perang. Kemudian ada Markas Besar jendral (GSH) yang tergabung bersama MND. Kedua badan ini dikepalai oleh CGS (Chief of the General Staff) atau Ketua staf Jendral. CGS dapat menyampaikan rekomendasi mengenai level serangan, alokasi dana pertahanan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pertimbangan perang.[1]
Kemudian dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan  berdasarkan perjanjian AS-Taiwan pada 1979 yang berisi bantuan persenjataan sebagai alat bagi Taiwan dalam membendung serangan dari luar. Dukungan ini sebenarnya secara normatif tidak ditujuan untuk menangani serangan dari China, melainkan hanya sebagai alat perlindungan bagi Taiwan.
Bagi China, keberadaan Taiwan sebagai negara independen merupakan ancaman karena akan mengundang kaum nasionalis untuk eksodus ke tanah formosa tersebut. Namun bagi Taiwan, desakan China untuk bersatu tidak dapat diterima secara ideologis.  Eskalasi ini sedikit banyak mempengaruhi stabilitas di Asia Timur secara khusus dan Asia Pasifik dihadapan negara-negara superpower, karena kebijakan one china dari RRC dan dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan menjadi dilema setiap negara yang ingin melakukan hubungan dengan kedua negara tersebut.

B.     Rumusan Masalah

Hubungan Taiwan dan China berfluktuasi mengikuti dukungan dan tantangan serta ancaman-ancaman baik dari kedua negara maupun negara lain yang terlibat sebagai kompatriotnya. Maka bagaimana menurut game theory, strategi Taiwan mengatasi ancaman-ancaman khususnya dalam bentuk militer yang datang dari China untuk menuntut reunifikasi dibawah payung RRC?

C.    Pembahasan

Dalam kerangka game theory, terdapat variabel reaksi dan aksi oleh beberapa pemain (negara) yang sedang bermain (bersengketa). Model game theory menggambarkan kondisi hubungan negara-negara yang sedang dalam eskalasi yang dianalogikan dalam permainan catur atau permainan lain yang melibatkan pemain lebih dari dua. Pemain-pemain tersebut beraksi dan bereaksi sesuai atau berkoordinasi dengan pemain lain. Dengan kata lain, keputusan seorang pemain sangat dipengaruhi oleh keputusan pemain lain. Hal ini selalu dikedepankan karena menganggap strategi adalah hal terpenting untuk memenangkan suatu permainan, dalam hal ini stabillitas keamanan negara.
Dalam kasus Taiwan dan China, keputusan sangat ditentukan oleh langkah-langkah apa yang akan diambil kedua negara dalam waktu yang hampir bersamaan. Seperti yang sudah digambarkan di latar belakang, presiden Taiwan Chen yang terpilih pada 2000, menyatakan tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan penuh jika China berjanji tidak akan menyerang Taiwan secara militer. Taiwan menganggap bahwa dengan mengakui satu China, RRC tidak akan melakukan serangan.
Dari sisi China, beberapa prasyarat juga diajukan, yakni Taiwan harus mengakui satu China jika ingin mengadakan segala pembicaraan. Dengan kata lain China akan menyerang Taiwan jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan, jika terjadi kekacauan di dalam negeri Taiwan, jika militer Taiwan melemah, jika ada bantuan militer asing, jika Taiwan terus-menerus menolak pembicaraan reunifikasi, dan jika Taiwan mengembangkan senjata nuklir.[2]Dalam game theory hal tersebut adalah reaksi China atas aksi yang dilakukan oleh Taiwan.
Pemain lain dalam permainan ini adalah Amerika Serikat. Negara ini mensuport militer Taiwan sejak 1979 melalui US-R.O.C Defense Treaty. Amerika Serikat mensuplai perlengkapan militer, bantuan teknologikal, dan aliansi informal dengan Taiwan. Terlepas dari apapun motivasi AS melakukannya, negara ini memainkan peranan dalam menentukan aksi dan reaksi kedua negara bersengketa. China sebagai penuntut reunifikasi dan kebjiakan satu China, harus berpikir ulang jika ingin menyerang Taiwan, sehingga akan terus terjadi kompromi diantara ketiga negara tersebut.
Dalam game theory, terdapat suatu kondisi dimana para pemain memilih untuk berkompromi demi mendapatkan keuntungan ataupun menghindari permasalahan baru atau konflik yang lebih merugikan semua pihak. Keadaan ini dinamakan stughunt. Interaksi yang terbentuk adalah sama-sama bekerjasama (cooperate-cooperate). Dalam interaksi ketiga dalam pembahasan ini yaitu China, Taiwan, dan AS, menunjukkan situasi yang tidak memungkinkan perang. Di satu sisi China tidak ingin merugi akibat kalah perang oleh Amerika Serikat. Di sisi Taiwan, China secara geografis lebih dekat ketimbang dengan AS, sehingga meskipun dapat dibalas oleh AS, namun tetap terjadi kerusakan yang mungkin fatal.
Strategi detterence atau strategi penggetar dilakukan Taiwan pada masa Chen Shui Bian dengan melakukan latihan militer dan mengundang AS untuk menjual persenjataan meskipun parlemen Taiwan membatalkan pembelian tersebut.
Perundingan reunifikasi yang dilakukan oleh kedua negara berbeda keadaannya. Perbedaan ideologi dan pengalaman pahit masa lalu belum dapat menyatukan kedua negara serumpun ini menjadi satu administrasi pemerintahan. Kedua negara terus gagal daam mencari kata sepakat. Keadaan ini dalam teori permainan disebut deadlock atau chicken game. Disebut Chicken game karena kedua negara mengedepankan interaksi defect-cooperate. Interaksi ini dianggap menguntungkan karena pada posisi defect, suatu negara tidak harus mematuhi perjanjian dan dapat terus melakukan tekanan terhadap negara lain.

D.    Kesimpulan

Sengketa reunifikasi yang terjadi antara Taiwan dan China dapat dianalisa dengan kerangka teori permainan. Ancaman militer China yang ditujukan ke Taiwan sebagai bentuk desakan untuk mengakui satu China dan menggabungkan diri menjadi satu wilayah kedaulatan dibawah Partai Komunis China (PKC) tidak serta merta dapat dilakukan karena ada AS sebagai pensuport militer Taiwan yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional China maupun keamanan regional. Oleh karena itu kebijakan yang diambil oleh kedua negara selalu bersifat kompromi yang dalam teori permainan disebut dengan stughunt. Dalam keadaan stughunt, pemain (negara) memilih pendekatan kompromi untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Strategi latihan perang Taiwan dan kerjasama militer dengan AS sangat berpengaruh pada keadaan ini.
Namun berbeda dengan yang terjadi pada meja perundingan. Situasi yang terus terjadi adalah deadlock dimana selalu tidak terjadi kesepakatan. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi antara kaum nasionalis dan kaum komunis.




DAFTAR PUSTAKA

Carpenter, William M., dan David G. Wencek, Asian Security Handbook: Terrorism and the new security environment. New York: An East Gate Book.2005
Varma, S.P, Teori Politik Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1999




[1]William M. Carpenter, dan David G. Wencek, Asian Security Handbook: Terrorism and the new security environment

[2]William M. Carpenter, dan David G. Wencek, Asian Security Handbook: Terrorism and the new security environment