Senin, 14 Februari 2011

Sikap Taiwan dalam Menghadap Ancaman Militer China (Masa pemerintahan Chen Sui Bian, 2005)

A.    Latar Belakang

Sejak berpisahnya Taiwan (Republik China) dari China (Republik Rakyat China), kedua saudara ini selalu menunjukkan  rivalitasnya baik dalam pertahanan maupun ekonomi, dan rivalitas tersebut berakar dari perbedaan politis yaitu antara kaum  nasionalis dan komunis. Meskipun pernah bersatu melawan pendudukan Jepang, namun karena gagal kedua partai ini tidak bisa bertemu lagi dalam satu meja pemerintahan. Pertikaian ini kemudian berlanjut hingga era pasca perang dingin. Dengan kebijakan  one china policy, RRC terus menekan Taiwan untuk menyetujui reunifikasi dibawah bendera Partai Komunis.
Tidak hanya dengan kebijakan, RRC juga mengarahkan misil persenjataannya ke Taiwan.  Keadaan ini membuat Taiwan harus menyiapkan strategi guna mencegah serangan dari RRC. Strategi tersebut tercermin dari sikap presiden terpilih Chen yang menyatakan tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan atas China, tidak akan mengganti nama Republik China, tidak akan mengadakan referendum penentuan nasib Taiwan, dan ia tidak akan menghapuskan peran dewan reunifikasi asalkan China tidak menyerang Taiwan menggunakan kekuatan militer.
Taiwan memiliki beberapa instrumenpertahanan. Kementerian Pertahanan Nasional (MND) berfungsi sebagai administrator militer, komando militer, dan alat perang militer. MND bergerak sebagai penasehat presiden dan perdana menteri dalam hal perang. Kemudian ada Markas Besar jendral (GSH) yang tergabung bersama MND. Kedua badan ini dikepalai oleh CGS (Chief of the General Staff) atau Ketua staf Jendral. CGS dapat menyampaikan rekomendasi mengenai level serangan, alokasi dana pertahanan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pertimbangan perang.[1]
Kemudian dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan  berdasarkan perjanjian AS-Taiwan pada 1979 yang berisi bantuan persenjataan sebagai alat bagi Taiwan dalam membendung serangan dari luar. Dukungan ini sebenarnya secara normatif tidak ditujuan untuk menangani serangan dari China, melainkan hanya sebagai alat perlindungan bagi Taiwan.
Bagi China, keberadaan Taiwan sebagai negara independen merupakan ancaman karena akan mengundang kaum nasionalis untuk eksodus ke tanah formosa tersebut. Namun bagi Taiwan, desakan China untuk bersatu tidak dapat diterima secara ideologis.  Eskalasi ini sedikit banyak mempengaruhi stabilitas di Asia Timur secara khusus dan Asia Pasifik dihadapan negara-negara superpower, karena kebijakan one china dari RRC dan dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan menjadi dilema setiap negara yang ingin melakukan hubungan dengan kedua negara tersebut.

B.     Rumusan Masalah

Hubungan Taiwan dan China berfluktuasi mengikuti dukungan dan tantangan serta ancaman-ancaman baik dari kedua negara maupun negara lain yang terlibat sebagai kompatriotnya. Maka bagaimana menurut game theory, strategi Taiwan mengatasi ancaman-ancaman khususnya dalam bentuk militer yang datang dari China untuk menuntut reunifikasi dibawah payung RRC?

C.    Pembahasan

Dalam kerangka game theory, terdapat variabel reaksi dan aksi oleh beberapa pemain (negara) yang sedang bermain (bersengketa). Model game theory menggambarkan kondisi hubungan negara-negara yang sedang dalam eskalasi yang dianalogikan dalam permainan catur atau permainan lain yang melibatkan pemain lebih dari dua. Pemain-pemain tersebut beraksi dan bereaksi sesuai atau berkoordinasi dengan pemain lain. Dengan kata lain, keputusan seorang pemain sangat dipengaruhi oleh keputusan pemain lain. Hal ini selalu dikedepankan karena menganggap strategi adalah hal terpenting untuk memenangkan suatu permainan, dalam hal ini stabillitas keamanan negara.
Dalam kasus Taiwan dan China, keputusan sangat ditentukan oleh langkah-langkah apa yang akan diambil kedua negara dalam waktu yang hampir bersamaan. Seperti yang sudah digambarkan di latar belakang, presiden Taiwan Chen yang terpilih pada 2000, menyatakan tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan penuh jika China berjanji tidak akan menyerang Taiwan secara militer. Taiwan menganggap bahwa dengan mengakui satu China, RRC tidak akan melakukan serangan.
Dari sisi China, beberapa prasyarat juga diajukan, yakni Taiwan harus mengakui satu China jika ingin mengadakan segala pembicaraan. Dengan kata lain China akan menyerang Taiwan jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan, jika terjadi kekacauan di dalam negeri Taiwan, jika militer Taiwan melemah, jika ada bantuan militer asing, jika Taiwan terus-menerus menolak pembicaraan reunifikasi, dan jika Taiwan mengembangkan senjata nuklir.[2]Dalam game theory hal tersebut adalah reaksi China atas aksi yang dilakukan oleh Taiwan.
Pemain lain dalam permainan ini adalah Amerika Serikat. Negara ini mensuport militer Taiwan sejak 1979 melalui US-R.O.C Defense Treaty. Amerika Serikat mensuplai perlengkapan militer, bantuan teknologikal, dan aliansi informal dengan Taiwan. Terlepas dari apapun motivasi AS melakukannya, negara ini memainkan peranan dalam menentukan aksi dan reaksi kedua negara bersengketa. China sebagai penuntut reunifikasi dan kebjiakan satu China, harus berpikir ulang jika ingin menyerang Taiwan, sehingga akan terus terjadi kompromi diantara ketiga negara tersebut.
Dalam game theory, terdapat suatu kondisi dimana para pemain memilih untuk berkompromi demi mendapatkan keuntungan ataupun menghindari permasalahan baru atau konflik yang lebih merugikan semua pihak. Keadaan ini dinamakan stughunt. Interaksi yang terbentuk adalah sama-sama bekerjasama (cooperate-cooperate). Dalam interaksi ketiga dalam pembahasan ini yaitu China, Taiwan, dan AS, menunjukkan situasi yang tidak memungkinkan perang. Di satu sisi China tidak ingin merugi akibat kalah perang oleh Amerika Serikat. Di sisi Taiwan, China secara geografis lebih dekat ketimbang dengan AS, sehingga meskipun dapat dibalas oleh AS, namun tetap terjadi kerusakan yang mungkin fatal.
Strategi detterence atau strategi penggetar dilakukan Taiwan pada masa Chen Shui Bian dengan melakukan latihan militer dan mengundang AS untuk menjual persenjataan meskipun parlemen Taiwan membatalkan pembelian tersebut.
Perundingan reunifikasi yang dilakukan oleh kedua negara berbeda keadaannya. Perbedaan ideologi dan pengalaman pahit masa lalu belum dapat menyatukan kedua negara serumpun ini menjadi satu administrasi pemerintahan. Kedua negara terus gagal daam mencari kata sepakat. Keadaan ini dalam teori permainan disebut deadlock atau chicken game. Disebut Chicken game karena kedua negara mengedepankan interaksi defect-cooperate. Interaksi ini dianggap menguntungkan karena pada posisi defect, suatu negara tidak harus mematuhi perjanjian dan dapat terus melakukan tekanan terhadap negara lain.

D.    Kesimpulan

Sengketa reunifikasi yang terjadi antara Taiwan dan China dapat dianalisa dengan kerangka teori permainan. Ancaman militer China yang ditujukan ke Taiwan sebagai bentuk desakan untuk mengakui satu China dan menggabungkan diri menjadi satu wilayah kedaulatan dibawah Partai Komunis China (PKC) tidak serta merta dapat dilakukan karena ada AS sebagai pensuport militer Taiwan yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional China maupun keamanan regional. Oleh karena itu kebijakan yang diambil oleh kedua negara selalu bersifat kompromi yang dalam teori permainan disebut dengan stughunt. Dalam keadaan stughunt, pemain (negara) memilih pendekatan kompromi untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Strategi latihan perang Taiwan dan kerjasama militer dengan AS sangat berpengaruh pada keadaan ini.
Namun berbeda dengan yang terjadi pada meja perundingan. Situasi yang terus terjadi adalah deadlock dimana selalu tidak terjadi kesepakatan. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi antara kaum nasionalis dan kaum komunis.




DAFTAR PUSTAKA

Carpenter, William M., dan David G. Wencek, Asian Security Handbook: Terrorism and the new security environment. New York: An East Gate Book.2005
Varma, S.P, Teori Politik Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1999




[1]William M. Carpenter, dan David G. Wencek, Asian Security Handbook: Terrorism and the new security environment

[2]William M. Carpenter, dan David G. Wencek, Asian Security Handbook: Terrorism and the new security environment

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar