Selasa, 18 Oktober 2016

Idealisme dan Realisme Politik Generasi Y di Era Pasca-Modern

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”
Tan Malaka

“I’m not an idealist anymore, I’m a bitter realist”
Soe Hok Gie

Partisipasi politik masyarakat adalah salah satu poin penting dalam pembangunan demokrasi dan revolusi mental di suatu negara, terlebih partisipasi politik dari generasi muda. Kembali menengok ke masa perjuangan Revolusi Kemerdekaan Indonesia, anak muda adalah salah satu pelopor dan pembakar semangat perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Imajinasi masa depan anak muda yang tinggi dan masih belum terbatas sekat-sekat realitas, sangat dibutuhkan untuk memecah konservatisme senior yang imajinasinya sudah dikungkung oleh tuntutan realitas. Hal ini yang membuat posisi anak muda sangat penting, di satu sisi menjadi penjaga tegaknya fondasi ideal suatu bangsa dan negara dan di sisi lain sebagai garda terdepan perubahan-perubahan.

Hari-hari ini anak muda Indonesia –orang yang lahir pada rentang waktu 1980-an hingga 1990-an, yang disebut oleh Don Tapscott sebagai Generasi Y– seakan  tertidur lelap di-nina-bobo-kan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Anak muda cenderung terjebak dalam gaya hidup kelas menengah masa kini; sangat nyaman dengan kondisi status quo yang minim perubahan asalkan kepentingannya terpenuhi. Politik, bagi mereka adalah urusan Generasi X, generasi yang lahir pada era 1965-1977.

Gun Gun Heryanto melihat fenomena tersebut sebagai salah satu dari konsekuensi perubahan yang terus menerus, khususnya dalam berdemokrasi (Heryanto, Kompas opini, 4 April 2016). Era yang telah dipenuhi dengan majunya teknologi membuat partisipasi politik tidak lagi harus melalui partai politik (parpol), tetapi dapat melalui media daring (internet). Heryanto mengkritik pandangan bahwa pencalonan pemimpin via jalur independen sebagai fenomena deparpolasi. Menurutnya justru di era demokrasi siber saat ini, partisipasi politik dapat dilakukan dari kanal apa saja, dan media daring menjelma menjadi ruang publik baru bagi masyarakat saat ini.

Artikel Heryanto tersebut sangat penting karena membuka pemahaman kita akan kondisi masyarakat generasi muda saat ini dihadapkan pada konstelasi politik. Heryanto menggambarkan kondisi anak muda Generasi Y yang akrab dengan media sosial dengan model partisipasi dalam pengambilan keputusan yang cepat dan beriorientasi kepada hasil. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, tidaklah tepat apabila parpol menjadi reaktif dan langsung mencap Generasi Y sebagai generasi yang alergi politik. Heryanto melihatnya justru sebagai sebuah pembaharuan, dan politisi yang “pelan tapi pasti, gaya kaku, high profile, status quo akan tersisih dari persaingan politik masa kini.

Sekalipun sangat penting, argumentasi Heryanto masih belum dilengkapi dengan penjelasan tatanan sosial yang mengitari dan membentuk Generasi Y. Hal ini penting untuk melihat lebih dari sekedar ‘anak muda yang terlibat di parpol’, anak muda harus ini harus itu; melainkan agar anak muda, dengan mengetahui tatanan makro yang melingkupinya, dapat memilih jalannya sendiri sebagai salah satu agen perubahan sehingga dapat memilih sendiri perubahan apa yang seharusnya diciptakan. Artikel ini akan mencoba menjelaskan hal tersebut.

Budaya Kelas Menengah

Di Indonesia, kelas menengah terus tumbuh dan membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pasca-krisis ekonomi 1998 hingga 2009, kelas menengah tumbuh 6,67% per tahunnya, dan tersebar di berbagai sektor sepeti industri, pertanian, dan perdagangan (Asian Development Bank, 2010), yang berarti kelas menengah telah naik dua kali lipat pasca-krsis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Kelas menengah dalam perhitungan tersebut mencakup berbagai kelompok mulai dari rakyat berpengeluaran $2 per hari, hingga $20 per hari. Ya, bagi para birokrat hal ini tentu sangat penting karena kelas menengah mendorong konsumsi dan menjamin rantai permintaan (Nizar, 2009). Sifat menguntungkan ini sudah terlihat bahkan sejak abad ke-19 di Eropa (Adelman & Morris, 1967).

Namun, pertanyaannya siapakah yang benar-benar diuntungkan dalam kondisi tersebut? Keberadaan kelas menengah yang sedemikian penting karena dipenuhi oleh anak muda, tidak serta merta berdampak positif bagi masyarakat. Pelopor Pergerakan Kemerdekaan, harus diakui adalah rakyat kelas menengah yang memiliki akses ke pendidikan tinggi, yang membuat kesadaran akan perlunya perlawanan terhadap penjajahan. Dalam arti positif tersebut, pihak yang diuntungkan adalah bangsa dan negara sebagai pihak yang pada waktu itu terjajah. Apakah pada masa kini kelas menengah memiliki karakter yang sama dengan kelas menengah pada masa tersebut?

Kita dapat melihat bahwa hari ini kelas menengah Generasi Y merupakan “anak” dari masyarakat pasca-modern. Krisis ekonomi (khususnya pada era 1970an) yang berimbas pada krisis multidimensi meruntuhkan modernitas yang berkarakterkan masyarakat industrial. Kalkulasi pertumbuhan ekonomi kemudian beralih dari produksi masal ke produksi yang berbasis permintaan. Kali ini, konsumen yang menjadi fokus produksi. Negara memberikan dukungannya pada pelaku pasar dengan berbagai kebijakan deregulasi. Relasi sosial semakin bertumpu pada persaingan. Konsumen (yang tidak lain didominasi masyarakat kelas menengah) adalah “raja” bagi para produsen. Produksi yang sifatnya material semakin membutuhkan produksi yang sifatnya imaterial seperti desain yang unik, promosi yang menarik, hingga keramahtamahan.

Munculnya kelas menengah di Indonesia merupakan hasil dari persilangan antara model kapitalisme negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang berupaya menyesuaikan diri dengan globalisasi yang semakin meningkat (Noorudin & Rudra, 2014), dan kelas menengah sangat berguna bagi penguasa untuk menghindari protes dan perlawanan dan menjadi pemitigasi konflik yang efektif antara si kaya dan si miskin (Barro 1996, Bridsal et all 2000). Negara-negara berkembang mengalami proses demokratisasi dan liberalisasi ekonomi, namun di sisi lain tetap menginginkan kontrol yang kuat terhadap mekanisme pasar yang terbentuk dari demokratisasi dan liberalisasi tersebut. Bagi negara maju kebebasan pasar dijamin oleh negara, sedangkan bagi negara berkembang kebebasan pasar tergantung dari relasi pemilik modal dengan negara. Perbedaan dan persilangan tersebut lah yang turut melahirkan kelas menengah di negara berkembang khususnya di Indonesia.

Idealis dan Realis dalam Menyikapi Politik di Era Pasca-Modern

Description: IDEALISME VS REALISME.jpg


Ya, anak muda tidak memiliki harta selain idealisme. Idealisme anak muda tidak akan tergantikan. Semangat menggebu-gebu untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan kemampuan sendiri sangat bernilai bagi upaya perubahan sosial. Pengertian idealisme secara luas adalah “sikap seseorang yang percaya bahwa mungkin untuk hidup berdasarkan standar yang tinggi dari perilaku dan kejujuran” (Kamus Merriam Webster). Menjadi idealis, dengan demikian percaya pada progresifitas pemikiran dan tindakan, dan tidak bergantung apalagi tunduk pada satu entitas dan tidak terjebak pada ide yang partikular dan usang.

Di sisi lain, anak muda juga harus menyadari realita-realita yang kebanyakan jauh dari kata ideal. Konflik antar manusia, antar suku, antar agama, dan antar negara; kesenjangan ekonomi; degradasi lingkungan; hingga intrik politik, bagaikan langit dan bumi yang memisahkan yang ideal dengan yang riil. Dalam konteks ini, anak muda juga harus menjadi seorang yang realis. Seseorang yang realis memahami dunia tidak bisa disatukan begitu saja dalam harmoni karena sifat manusia yang selalu ingin menjadi nomor wahid dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Manusia tidak lain adalah “serigala bagi serigala yang lain” (homo homini  lupus, Thomas Hobbes, 1651).

Lantas bagaimana menjadi idealis dan realis dalam politik yang berkarakter dan berlandasakan era pasca-modern? Teknologi dan media dapat dikatakan menjadi komoditas paling tinggi di era pasca-modern. Teknologi dan media memungkinkan dunia yang “dilipat” (Piliang, 2004), artinya, ruang dan waktu semakin dapat diringkas sedemikian rupa. Untuk berkomunikasi dengan seseorang di Afrika Selatan, kita hanya perlu terhubung dengan internet atau memiliki telefon dengan sambungan luar negeri, begitu pula sebaliknya. Perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta hanya butuh dua jam dengan menaiki pesawat. Teknologi dan media dapat membantu manusia mencapai kehidupan yang ideal, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Teknologi dan media, di sisi lain digunakan sebagai alat bagi homo homini lupus untuk memungkinkan kepentingannya sendiri terpenuhi. Teknologi dan media, dengan kata lain memiliki dua sisi sifat yang berbeda, bagaikan dua sisi koin yang berdempetan namun berlawanan arah. 

Situasi politik yang lahir dari kondisi ini tentu memiliki ciri-khasnya sendiri. Politik tidak hanya sekedar debat kusir di ruang parlemen, kampanye partai politik, propaganda, intrik, hingga korupsi. Politik adalah keseharian; suatu aktifitas yang meraga, karena memang tubuh kita lah yang dijadikan objeknya. Kita bersekolah, bekerja, berbelanja, beroralahraga, berobat, dan segala keseharian lain yang dilakukan dalam ruang lingkup negara, adalah aktifitas politik. Politik telah menjadi bio-politik. Kita dapat mengekspresikan pandangan tentang fenomena-fenomena politik terbaru dengan hanya mengetik status di Facebook, Whatsapp, Twitter, ataupun Blackberry Massenger. Keberadaan kelas menengah Indonesia yang bertambah 7 juta setiap tahun[i], ternyata mendorong laju jumlah pengguna media sosial hingga menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Brazil. Bahkan kita dapat mengumpulkan petisi untuk menolak suatu wacana ataupun mengecam pihak tertentu akan suatu persitiwa hanya dengan menggunakan internet dan surel. Poltik dalam hal ini, telah menjadi tekno-politik.

Tulisan ini sedianya ditujukan sebagai bahan deskripsi, refleksi, sekaligus pembakar semangat bagi kaum muda Indonesia Generasi Y. Apakah partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan pemerintah sendiri harus turun tangan dalam menarik keterlibatan anak muda Generasi Y? Ataukah justru Generasi Y yang harus melupakan gadget smartphone dan kesehariannya demi melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti dalam partai politik dan gerakan-gerakan pemuda lainnya? Sama sekali bukan. Anak muda harus menjadi idealis: berdiri di atas sistem, melampaui sistem, punya mimpi dan berusaha menghadirkan sesuatu yang baru. Anak muda harus menjadi realis: berpikir strategis, taktis, penuh perencanaan dan kewaspadaan.
           








[i] “Kelas Menengah Naik 7 Juta per tahun”, (16 Juni 2011) dalam http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/227078-kelas-menengah-naik-7-juta-per-tahun, diakses pada 7 September 2016

Sabtu, 12 Oktober 2013

Sekilas Mengenai Geopolitik

Dalam kajian hubungan internasional, sebelum lahirnya teori-teori dan paradigma kerjasama, adalah geopolitik yang merupakan konsep yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan pemetaan interaksi antar negara, khususnya pasca-perjanjian Westphalia.  Geopolitik lahir dari inspirasi dari konstelasi  abad 19, yakni ketika era concert of Europe menjadi tatanan yang dominan di tataran global, Inggris, Perancis, dan Jerman secara bergantian melakukan dominasi kepemimpinan imperialistik. Dominasi imperialistik ini yang merupakan praktik geopolitik pertama yang ada dalam praktik hubungan luar negeri. Hubungan perdagangan boleh jadi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan negara-negara pada saat itu, termasuk datangnya VOC ke Indonesia. Namun geopolitik merupakan praktik kebijakan luar negeri yang paling taktis guna mencapai stabilitas internasional pada saat itu.

Adapun Geopolitik merupakan konsep yang memungkinkan pengambil keputusan dan kebijakan melakukan pemetaan terhadap kekuatan politik negara lain berdasarkan letak geografis. Pemetaan ini didasarkan pada kondisi geografis; di dalamnya termasuk faktor demografi, sumber daya alam, teritorial, kontur wilayah, dan sebagainya-yang berkenaan langsung dengan teritorialitas. Untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang sesuai pemetaan tersebut, lantas dilakukan pembentukan geostrategi, yakni menggunakan hasil pemetaan untuk membuat strategi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyeseuaikan kepentingan nasional masing-masing negara agar memungkinkan dicapai dengan bentuk geografi.

Ide mengenai geopolitik dicetuskan pertama kali oleh Rudolf Kjellen, ilmuwan politik Swedia pada periode 1936-1944 yang diteruskan oleh Friederich Ratzel, seorang seorang geografer Jerman. Ide mengenai geopolitik diawali oleh konsep living space (libenstraum, dalam bahasa Jerman), yakni gagasan mengenai ruang hidup. Ruang hidup (libenstraum) merupakan benda fisik yang didiami oleh suatu populasi (negara) berupa alam, lokasi, ukuran/luas, dsb. Ide libenstraum lalu dikaitkan dengan kebutuhan untuk selalu melakukan perluasan terhadapnya. Ruang hidup dianggap akan semakin habis oleh praktik kenegaraan dan kegiatan manusia di dalamnya seperti industrialisasi, perdagangan, dan ekspansi pemukiman. Hal ini dengan demikian menciptakan justifikasi bagi negara untuk memperluas teritorialnya dengan praktik imperial (menjajah negara lain).

Dari perspektif ekonomi politik, geopolitik tak ubahnya sebuah praktik yang muncul akibat ketidak-selarasan kebijakan ekonomi global yang pada saat itu didominasi oleh praktik merkantilisme (proteksionisme ekonomi), dan tidak adanya rezim internasional yang mampu menarik kedaulatan dalam harmonisasi kepentingan. Dengan adanya geopolitik, praktik imperialisme mendapatkan pembenarannya, karena geopolitik selalu bergerak berdasarkan asumsi realpolitik: yakni politik yang amoral, self-help, dan anarki (seperti dalam pemikiran realisme). Setelah Perang Dunia II, praktis rezim Bretton Woods yang melahirkan IMF, IBRD, dan GATT, menjadi tumpuan harapan bagi hubungan internasional agar praktik geopolitik dapat dikurangi.

Dari pemaparan singkat tersebut harus dibedakan antara dua jenis geopolitik: pertama geopolitik itu sendiri yakni sebagai pemetaan terhadap faktor geografis guna mencapai tujuan-tujuan politis bagi kehidupan domestik maupun internasional. Kedua, adalah geografi politik, yakni pemetaan terhadap praktik kenegaraan yang digerakkan oleh praktik politik.

Keamanan Ontologis dalam HI dan Implikasi serta Aplikasinya dalam Kehidupan sehari-hari

"The Individual can be moral, but nations cannot"
-Reinhold Neibuhr

Tulisan ini sedianya ingin membahas apa yang disebut sebagai keamanan ontologis. Dilihat dari namanya mungkin akan terbesit ranah filsafat yang menjelimet dan serba mengawang, tapi, bukan aspek filosofis yang coba dikembangkan dari konsep tersebut. Meski memang perspektif filsafat yang diambil untuk menggambarkan sisi lain dari sekuritisasi dan negara. Ontologis di sini lebih mengarah kepada identitas, atau jati diri yang dimiliki suatu entitas atau pribadi yang memiliki ciri khas tertentu guna membedakannya dengan entitas atau pribadi lain. Negara manapun dan dimanapun dengan bentuk apapun pastinya memiliki identitas.

Kepemilikian terhadap identitas merupakan kebutuhan aktualisasi yang tidak bisa dilepaskan dari praktik kenegaraan bahkan sebelum tatanan negara-bangsa itu lahir. Keamanan ontologis berargumen bahwa identitas merupakan faktor utama/variabel independen/determinan yang paling dikejar oleh negara dalam praktik kenegaraan khususnya dalam politik luar negeri, politik internasional, yang tercermin dari diplomasinya. Jenifer Mitzen menunjukkan bahwa dalam Perang Dingin, Konflik Israel-Palestina, dan konflik di timur tengah lain, dapat di-maintain sedemikian rupa oleh para pemainnya bukan karena mereka mengejar kepentingannya masing-masing, melainkan memperjuangkan apa yang dinamakan identitas. AS dan Rusia tak pernah bertemu head to head dalam satu medan yang sama, dapat dikatakan bertujuan menghindari konflik langsung guna menunjukkan eksekutifitas dan eksklusifitas (antar aliansi) sebuah great power. Begitu juga dengan negara-negara periphery yang bernaung di bawahnya, terus memelihara konflik bahkan berani berperang untuk menjaga statusnya sebagai pemihak salah satu "Karang". Gerakan Non-Blok tetap menjaga netralitas bukan semata untuk menghindar dari perang, melainkan menciptakan image bahwa mereka mampu bandwagoning ataupun buckpassing. 

Begitu pula Israel dan Palestina. Kedua negara berjuang ngotot-ngototan supaya mendapatkan satu hal: pengakuan, baik de facto maupun de jure akan kedaulatan. Padahal ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghindari keduanya terus berperang, seperti proposal Ahmadinejad mengenai One State Solution, atau Resolusi DK PBB mengenai Two state solution. Namun hubungan keduanya masih terbelit konflik dan perebutan wilayah.

Dari contoh kasus yang diajukan Jenifer Mitzen tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dikejar negara bukanlah kepentingan nasional semata atau egoistisme dan atau yang disebut Brent Steele sebagai physical security (keamanan fisik;dapat dilihat dan dirasakan red: empirik), melainkan identitas yang mana dapat menentukan keamanan fisik itu sendiri akan diletakkan seperti apa, dan yang menentukan bagaimana negara itu (beserta isinya) memandang dirinya sendiri serta ekspektasi pandangan negara lain terhadap negara itu sendiri. Dengan mencapai identitas tersebut, negara akan mencapai keamanan seutunya: yakni memiliki posisi jelas dalam kancah perpolitikan global.

Permasalahan yang menjadi titik sentral analisis para penggagas keamanan ontologis, adalah cara negara guna mencapai keamanan ontologis yang berdasarkan identitas tersebut. Brent Steele dan Jenifer Mitzen sama-sama sepakat bahwa tujuan menghalalkan cara tetap menjadi jalan utama. Dalam istilah Steele disebutkan bahwa ada suatu social action (aksi sosial) yang terdiri dari (1) moralisme, (2) humanitarianisme, (3) honor-driven. Ketiga bentuk aksi sosial tersebut dapat dikatakan membentuk satu sama lain, dengan kondisi utamanya adalah: negara menggunakan justifikasi moral dengan perangkat humanitarian guna mencapai kebanggaan (honor). Moralisme dan humanitarianisme dalam perangkat teoritik ini akan selalu dikonstitusi oleh honor.  Sedangkan honor sifatnya selalu paradoksal: di satu sisi ditentukan dari lingkungan luar (eksternal) (sebagai contoh SBY mendapatkan Doctor Honoris Causa di bidang kemanusiaan padahal kebebasan agama belum berkembang di Indonesia); dan di sisi lain ditentukan dari lingkungan internal (seperti good governance, pujian masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi, dst.). Hal ini menunjukkan bahwa honor atau kebanggaan selalu bertubrukan dan tubrukan ini menghalangi negara mencapai idealitas kepentingan nasional.

Oleh karenanya negara akan selalu mengejar apa yang disebut tidak lain dan tidak bukan adalah identitas. Yang mana identitas tersebut dicapai kepastiannya oleh serangkaian konflik. Mengapa konflik? bukan kerjasama atau aktifitas lain yang konstruktif? Karena, seperti pemaparan Steele, konflik mempunyai sifat memantapkan posisi seseorang atau suatu perkumpulan. Bagaimana bisa dikatakan memantapkan? Konflik dapat menunjukkan bineritas (binary oposition) yang mampu meletakkan dua atau lebih pihak ke dalam posisinya masing-masing, sehingga terlihat jelas diferensiasinya. Ketika kita mampu mendefinisikan dimana kita berpihak, maka identitas kita akan terlihat sehingga apa yang kita suarakan akan lebih terdengar, entah jadi si baik, si jahat, si tengah.

Berikut kondisionalitas yang mampu menggambarkan binary opposition guna mendapatkan identitas.


Alkisah kehidupan dan tatanan relasi antar negara di kawasan Eropa sekitar abad 19, yakni tiga abad setelah terbentuknya traktat Westphalia 1648; adalah The Concert of Europe yang menjadi konflik dominan para great power pada saat itu. Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, dan Austria adalah para pemain yang leading dalam interaksi konfliktual pada saat itu. Singkat cerita The Concert of Europe merupakan tatanan dimana negara-negara daratan Eropa tersebut (baik barat maupun timur) berusaha mendamaikan dan mengurangi peperangan yang terus menerus terjadi tanpa henti dari era traktat Westphalia hingga Perang Napoleon pada 1792. Caranya adalah dengan membentuk sebuah Kongres tak mengikat (kalau sekarang seperti rezim G20), yang terdiri dari pemimpin-pemimpin imperium (seperti Kerajaan Rusia dan Kerajaan Prusia (Jerman), dan Imperium Roma) untuk menghadapi agresifitas Perancis dan juga membentuk prinsip-prinsip dan norma-norma di kawasan tersebut.

Dengan kata lain, Eropa pada saat itu terus berusaha membentuk rezim guna menghentikan perang, meski pada akhirnya harus diakhiri dengan perang juga yakni dua sekuel Perang Dunia. Eropa pada saat itu percaya sekali dengan konsep Balance of power guna menjaga keseimbangan dunia, karena notabene merekalah great powers yang masing-masing punya jajahan di dunia ketiga. Dengan kata lain juga, merujuk pada terjaganya tatanan balance of power, Eropa percaya bahwa negara dapat "dijinakkan" dari sifatnya yang amoral, self-help, egoistis, bahkan imoral.

Oleh karenanya negara punya sifat-sifat digerakkan oleh kepentingan nasionalnya masing-masing yang sudah sejak awal dibawa sebelum atau sesudah interaksi. Sebelum interaksi (seperti yang diteorikan rasionalisme HI) adalah kepentingan yang sudah seperti itu sejak awalnya, dan tak bisa diubah lagi. Sedangkan sesudah interaksi (seperti yang diterorikan konstruktivisme HI) adalah kepentingan yang berubah seiring adanya interaksi. Kedua pandangan kepentingan ini ternyata memiliki kekurangan dalam menjelaskan mengenai mengapa mereka terus-terusan menjaga konflik bahkan hingga saat ini. Jika kepentingan sejatinya ada dari awal, mengapa kepentingan dapat diubah-ubah sedemikian rupa seperti yang terjadi pada Amerika Serikat terhadap Axis of Evil ataupun keputusan Belgia menyerang Jerman pada Perang Dunia II (yang notabene berubah setelah terancam Jerman). Dan jika memang kepentingan berubah seturut interaksi, mengapa setelah dibentuk rezim internasional (yang notabene ditujukan untuk mengubah preferensi) konflik tetap terjadi?

Jawabanya jika ditelisik melalui pendekatan Keamanan Ontologis, adalah karena negara tidak mengejar the so-called kepentingan terlebih dahulu, melainkan identitas yang utama. Karena dengan memiliki identitas, yang dibentuk melalui rutinitas konflik, negara akan mencapai kepastian mengenai ke-dirian yang ia miliki: siapa dia, dimanakah posisinya, dan yang lebih penting image atau pencitraan apa yang mampu ia bentuk di lingkungannya. Menurut Steele, rasa malu (shame) merupakan outcome yang paling dihindari untuk mencapai identitas. Dengan demikian aktor tersebut (negara) dapat menjadi agen. Loh apa bedanya? Aktor hanyalah pribadi yang menjalankan skenario, sedangkan agen adalah pribadi yang bergerak bebas bahkan dapat menciptakan skenario.

Lalu apa implikasi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari?

Tentu bagian ini hanya iseng-iseng aja dan bukan esensial dalam tulisan di atas. Namun mungkin dapat diaplikasikan secara personal, bukan untuk adu domba, melainkan seperti apa yang dekan saya katakan: adalah untuk memilih teman dan lawan yang tepat.

Jenifer Mitzen dan Brent Steele mengakui bahwa analisis keamanan ontologis similiar dengan analisis psikologi, karena berkenaan dengan identitas. Relasi inter-personal tentu sarat dengan muatan psikologis karena sifatnya yang sangat ideosinkretik. Namun analisis keamanan ontologis sejatinya dikonstruksi sama seperti teori-teori HI lainnya, yang pada awalnya diambil dari analisis politik maupun sosiologi, tentu dengan proses generalisasi yang rumit. Nah, dalam penerapan dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, keamanan ontologis tentu berperan penting. Jika negara yang sebegitu besar dan kompleks dibandingkan manusia saja bisa memiliki dan menentukan identitasnya sendiri, apalagi individu. Seperti kutipan dari Neibuhr di atas bahwa individu bisa bermoral sedangkan negara tidak, artinya individu lebih bebas (secara konsep dan sifat) dari negara. Kita bisa memiliih jadi bermoral atau tidak. Sedangkan negara sudah pasti amoral (seperti Machiavelli katakan, bahwa amoral adalah tidak memasukkan unsur norma dan moral dalam praktik politik dan HI), karena dituntut mengeksplisitkan identitasnya.

Tidak demikian dengan individu, yang bebas dan ditentukan oleh hati nurani. Ketika konflik terjadi, justru orang-orang yang terus memeliharanya dapat dikatakan amoral. Dan amoral tentu berkaitan dengan pencarian ke-dirian yang mungkin belum ditemukan. Dengan menjaga konflik balancing, hedging, ataupun bandwagoning sejatinya merupakan sebuah pilihan. Bukan sesuatu yang harus ditentukan mau yang mana. Artinya dalam relasi inter-personal kita dimungkinkan untuk tidak memilih satupun dari ketiganya. Sehingga untuk menjadi salah satunya, berarti ia adalah aktor yang dituntut memilih oleh sang agen. Agen tersebut tidak lain adalah orang yang sedang haus jati diri (baca: identitas) guna mencapai survival. Perlu dicatat bahwa aktor tidak selalu bargaining position-nya di bawah agen, dan sebaliknya.

Kesimpulan singkat, padat, jelas, simpel, adalah bahwa pribadi yang terus me-maintain konflik adalah pribadi yang sedang kebingungan setengah mati akan kondisi sosialnya. Dan orang yang ditujukan dalam konflik tersebut adalah orang yang bebas memilih: mau bandwagoning, hedging, balancing, bahkan tidak ngapa2in pun orang tersebut okay saja, selama punya pegangan moral yang kuat. Sekian.


Jumat, 18 Mei 2012

Pasca-Strukturalisme: Mendekonstruksikan Diskursus Negara-Bangsa

Oleh:
Semmy Tyar Armandha

Abstrak
Kajian hubungan internasional yang lahir sejak 1919 tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap sistem negara-bangsa. Karena menyinggung hubungan antar-negara, maka negara menjadi titik sentral analisis. Sistem negara-bangsa ini sejatinya telah lahir sejak perjanjian Westphalia pada 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun di daratan Eropa. Lahirnya sistem ini kemudian diikuti pula oleh serangkaian revolusi, di antaranya revolusi pencerahan (aufklärung), kemudian Renaisans (Renaissance), dan lahirnya kapitalisme pada revolusi industri di Inggris diikuti lahirnya liberalisme dalam Revolusi Perancis. Munculnya sistem negara-bangsa dengan demikian merupakan salah satu rangkaian terjadinya revolusi-revolusi yang terjadi di abad pertengahan tersebut. Makalah ini sedianya akan mengulas secara singkat bagaimana revolusi-revolusi tersebut dapat melahirkan kajian hubungan internasional, yang dalam terminologi sosiologi-filsafat disebut sebagai era modernisme. Beberapa penteori utama pasca-modernisme seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault akan diulas sebagai penteori awal. Ulasan tersebut kemudian akan digunakan sebagai titik tolak pembahasan bagaimana pasca-strukturalisme (yang merupakan ‘anak’ dari posmodernisme) dapat menjadi kritik tajam terhadap sistem negara-bangsa (sebagai produk modernisme), yang mana menjadi perhatian utama Richard Ashley dan Robert B.J Wakler.

Makalah ini sedianya akan membahas secara deskriptif masuknya pemikiran pasca-strukturalisme ke dalam khasanah ilmu hubungan internasional. Makalah ini pertama-tama akan menarasikan pemikiran pasca-modernisme sebagai landasan utama teori-teori pasca-strukturalisme dalam dimensi filsafat-sosiologi. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan dengan masuknya pasca-strukturalisme ke HI.
Modernitas dan Modernisme
            Modernitas lahir sejak zaman pencerahan dan renaisans. Modernitas merupakan masa dimana munculnya kesadaran bahwa manusia adalah pusat dari ilmu pengetahuan. Manusia otonom dari unsur apapun termasuk alam dan agama. Semangat modernisme dengan demikian ditunjukkan sebagai semangat sekularisasi pengetahuan dari agama. Modernitas juga ditandai dengan hadirnya sistem negara-bangsa, kapitalisme, dan liberalisme; yang juga merupakan hasil sekularisasi pengetahuan dan pengakuan manusia sebagai subjek yang otonom.
            Periode modernitas mengandung berbagai unsur. Pertama, antroposentrisme pada kelanjutannya membawa konsekuensi lahirnya pemisahan antara subjek dan objek pengetahuan, yaitu manusia dan ilmu pengetahuan. Hasil dari sekularisasi antroposentris ini adalah lahirnya fundasionalisme. Fundasionalisme merupakan filsafat yang mengakui bahwa semua pengetahuan memiliki penjelasan yang kuat dan utuh serta memiliki fondasi masing-masing. Fundasionalisme mendukung pula lahirnya logosentrisme, yang mana beranggapan bahwa fenomena dapat diukur dari penjelasan yang berpola dan logis. Dimensi logis ini kemudian berkaitan dengan lahirnya rasionalisme. Rasionalisme merupakan pemikiran yang berlandaskan pemakaian rasio dalam setia dimensi perilaku manusia. Setiap manusia dianggap rasional (penuh rasio) dalam setiap tindakannya.
            Unsur kedua adalah munculnya sistem negara-bangsa. Sistem ini adalah hasil dari perjanjian Westphalia pada 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh tahun. Perang ini terjadi di Eropa antara kekaisaran Roma, Inggris dan Jerman. Salah satu traktat paling penting adalah kesepakatan akan adanya garis demarkasi yang memisahkan antar satu kedaulatan dengan kedaulatan lain. Dengan kata lain, masing-masing kerajaan memiliki teritori yang tidak boleh dilanggar negara lain.
            Unsur ketiga adalah kapitalisme. Kehadiran sistem ekonomi ini menandai berakhirnya era feodalisme. Revolusi industri di Inggris adalah peristiwa momentum lahirnya kapitalisme dimana sistem buruh-upahan muncul menggantikan sistem upeti kerajaan. Tak lama setelah Revolusi Industri, terjadilah Revolusi Perancis yang melahirkan liberalisme. Kehadiran liberalisme diiringi oleh semangat kebebasan dan hak asasi kemanusiaan (yang juga diakari oleh pemikiran antroposentrisme dan rasionalisme). Liberalisme hadir menggantikan sistem merkantilisme-proteksionis yang menjadi sistem perdagangan internasional saat itu.
            Kondisi modernitas ini tercatat telah melahirkan pemikir-pemikir besar. Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber, adalah tiga pemikir utama pada masa modernitas. Pemikiran mereka meski berbeda satu sama lain, mengandung benih yang sama: yaitu fondasionalisme pengetahuan. Menurut mereka, pengetahuan sejatinya dapat dicari kebenaran mutlaknya. Tentunya kebenaran mutlak menurut masing-masing mazhab pemikiran. Kebenaran dapat ditemukan dan menjadi pengetahuan yang sesungguhnya, sedangkan pengetahuan yang lain akan dianggap salah. Fondasionalisme inilah yang kemudian akan dikritik oleh para pemikir pasca-modernisme.
Pasca-Modernisme
            Pembahasan akan dilanjutkan langsung menuju era 1960-an dimana modernitas sedikit demi sedikit mengalami degradasi setelah munculnya berbagai peristiwa dan fenomena yang tak mampu lagi dirangkul oleh modernitas, dan tak mampu lagi dijawab oleh paradigma-paradigma modernisme. Pertama, mulai lunturnya peran dan kontrol negara dalam perekonomian yang ditandai dengan munculnya neo-liberalisme. Negara menjadi semakin sedikit andilnya dalam globalisasi yang mana telah digantikan oleh aktor-aktor korporat.
            Kedua, neo-liberalisme sebagai mazhab baru yang mengedepankan pasar, ternyata lahir dari berubahnya paradigma produksi dan manajemen pekerja dalam mekanisme perusahaan di barat. Mode kerja dan produksi yang tadinya berorientasi massal dan kaku serta saintifik (Fordisme), pada 1960-an hingga 1970-an bergeser drastis menjadi mode kerja dan produksi yang fleksibel, menuruti permintaan dan penawaran. Mode kerja ini menurut Manuel Castell melahirkan apa yang disebut masyarakat jaringan.
            Kedua fenomena material ini membawa dunia tidak lagi bisa direngkuh dalam kondisi modernitas, dan dijelaskan dengan modernisme. Sistem negara-bangsa yang semakin terkikis oleh pasar, mode kerja yang semakin fleksibel membawa konsekuensi pada urgensitas untuk menciptakan kondisi paradigma baru dalam pegetahuan: yakni pasca-modernisme, untuk mengantisipasi hadirnya era baru: yakni pasca-modernitas.
            Dari pembagian kedua terminologi tersebut, kiranya jelas distingsinya: pasca-modernitas merupakan gambaran realitas kehidupan praktis, yang mana tidak lagi bertumpu pada tonggak realitas modernitas. Sementara pasca-modernisme, adalah paradigma yang diciptakan untuk menjelaskan kondisi realitas pasca-modernitas.
            Pasca-modernisme berisikan berbagai pemikir kontemporer diantaranya Michel Foucault, Jaqcues Derrida, Jean Francois Lyotard, Gilles Deleuze, Felix Guatari, Jacques Lacan, Judith Butler, Julia Kristeva, dan sebagainya. Deretan pemikir-pemikir tersebut memiliki pandangan (episteme dalam terminologi Foucault) bahwasannya realitas dunia tidak lagi dapat dijelaskan dengan kerangka rasionalisme-fundasionalisme. Kebenaran sejatinya adalah konstruksi yang dapat diubah sedemikian rupa menuruti interpretasi manusia, kekuasaan, dan liyan. Oleh karenanya kebenaran tidak dapat dicapai sampai kapanpun, dimanapun, dan dengannya tanpa fondasi apapun.
            Kebenaran dengan demikian merupakan konstruksi semata, maka dari itu harus selalu dibongkar hingga mencapai mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran adalah hasil dari manifestasi pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah manifestasi dari bahasa. Bahasa, dengan demikian merupakan partikel yang harus dikaji berulang-ulang. Manusia menginterpretasikan suatu realita dan fenomena melalui bahasa, karena bahasa adalah penamaan yang mampu menjelaskan dan menggambarkannya.
            Untuk memaknai praktik bahasa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan kebenaran, sebenarnya tidak diawali para pemikir pasca-modernisme (pasca-strukturalisme). Ferdinand Saussure, Claude Levi Strauss, dan Martin Heidegger adalah sederet pemikir yang diberi label ‘strukturalisme’. Pendekatan mereka juga didasarkan pada bahasa. Yang membedakan strukturalisme dan pasca-strukturalisme adalah pemahaman akan bahasa. Menurut kaum strukturalisme, bahasa adalah selalu produk dari struktur dan bersifat universal (sama). Dengan demikian, bahasa selalu disentralistisasi dalam otoritas birokrasi. Para pemikir pasca-strukturalisme beranggapan sebaliknya. Menurut Foucault, bahasa adalah produk struktur yang mana reproduksinya dilakukan oleh individu. Individu menerima bahasa (dalam terminologi Foucault adalah sebagai diskursus/wacana) dan menginterpretasikannya baik secara simbolik maupun praktis.
            Untuk membongkar bahasa sebagai bagian konstitutif pengetahuan dan diskursus, Derrida terinspirasi gagasan ‘destruksi’ dari Heidegger mengenai penghancuran sistem bahasa. Derrida memberikan kompleksitas lebih lengkap yakni dekonstruksi. Berbeda dengan destruksi Heidegger, Derrida menggagas suatu alat analisa yang bertujuan memeriksa secara linguistik makna dari suatu konsep atau teori atau apa yang disebut metanarasi. Metanarasi dapat dikatakan sebagai suatu rancangan bangun besar akan konstruksi kebenaran dan pengetahuan, yang dibuat demi melanggengkan suatu praktik tertentu. Praktik ini menurut Derrida bukan untuk ditelusuri benar-salahnya, melainkan bagaimana praktik tersebut dapat melahirkan metanarasi, yang mana merupakan narasi unggul. Narasi unggul ini maksudnya adalah narasi yang berhasil mengalahkan narasi lain. Misal, narasi kapitalisme mengalahkan narasi komunisme.
            Foucault sejalan dengan Derrida, namun memiliki terminologi sendiri yakni diskursus. Diskursus dapat dikatakan sebagai satu set bangunan oposisi biner, dimana set tersebut menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Biner dimaknai sebagai dua sisi yang berbeda, dikatakan oposisi karena saling membelakangi seperti dua sisi mata uang. Dengan diskursus, Foucault beranggapan bahwa pengetahuan manusia akan yang benar, adalah hasil dari penentuan mana yang salah, sehingga yang benar dapat diterima. Namun perlu diingatkan lagi, benar-salah dalam terminologi Foucault tidak dibentuk dalam rangka menjustifikasi. Benar-salah dilihat sebagai objek yang saling berdialektik. Ada kalanya yang benar menjadi salah, dan adakalanya yang salah menjadi benar. Menurut Foucault benar-salah adalah hasil dari konstruksi kekuasaan.
Pasca-Strukturalisme Hubungan Internasional: Mendekonstruksi Fondasionalisme Negara-Bangsa
            Perlawanan terhadap metanarasi  merupakan gerakan paling mendasar dalam pemikiran-pemikiran pasca-modernisme. Jean Francois Lyotard, yang membawa pasca-modernisme ke ranah filsafat mengatakan: “Simplifying to the extreme, I define post-modern as incredulity towards metanarratives.”[1] Dari pernyataan ini, Lyotard sekaligus mengkritik fondasionalisme pengetahuan, yakni mengenai kebenaran. Fondasionalisme menganggap bahwa kebenaran dapat dicapai semurni-murninya dan se-objektik-objektifnya. Dengan kata lain pengetahuan merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia, dan relasinya selalu lepas dari ego manusia tersebut. Lyotard mengatakan bahwa kebenaran sejatinya selalu berada dalam wilayah ego manusia. Karena itu tidak ada kebenaran yang mutlak, dan dengannya tidak pengetahuan yang dapat dinilai sebagai benar atau salah. Pengetahuan hanya dapat ditelusuri bagaimana ia dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana pengetahuan dapat menjadi episteme (cara pandang), kemudian menjadi diskursus (wacana), menjadi conduct of conduct (pengaturan berjenjang), dan kemudian menjadi oposisi biner (salah dan benar). Relasi ini dapat dilihat dari lahirnya suatu kebudayaan dan tata cara hidup manusia mengenai yang tabu dan yang benar.
            Foucault menyebut metanarasi sebagai rezim kebenaran, dimana tata cara hidup manusia diatur dalam satu set pengetahuan, yang selanjutnya dioperasionalisasi oleh diskursus. Menurut Foucault diskursus selalu identik dengan kekuasaan, oleh karena itu pengetahuan selalu erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak dimaknai sebagai otokrasi ortodoks suatu organisasi negara terhadap warganya, dengan cara-cara fasis seperti Hitler, Stalin, Mao Tse tung, dan sebagainya. Kekuasaan selalu ditunjukkan dengan penguasaan diskursus. Apabila suatu diskursus menguasai (dengan berhasil menentukan benar-salah suatu masyarakat-baik domestik maupun global), maka pembuat diskursus itulah yang berkuasa.
            Dengan demikian, pemikiran yang mendasari para pasca-modernis dapat dikatakan sebagai anti-fondasionalis, dimana pemikiran ini akan selalu mempertanyakan segala sesuatu yang sudah mapan dan dianggap benar. Lantas dengan diakuinya pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan, maka pemikiran pasca-modernisme selalu berlawanan dengan sentralitas, baik secara epistimologis maupun ontologis. Secara epistimologis, mereka akan selalu bertentangan dengan teori-teori besar dan episteme yang universal. Teori dan episteme yang besar/general dan universal tersebut, yang menurut pasca-modernis gagal menjelaskan fenomena sosial kontemporer, pertama karena menilai benar atau salah, dan kedua karena mengesampingkan kejadian-kejadian kecil dalam wilayah yang cenderung lebih sempit. Oleh karenanyala pasca-modernis selalu diidentikan dengan pasca-strukturalis, karena mengandung premis struktural namun menolak menerima strukturalisasi.
            Dari pemikiran-pemikiran yang melawan metanarasi tersebut, Richard Ashley dan Robert B.J Walker kemudian terilhami untuk menggunakan strategi-strategi analisis guna menjawab problem di ranah hubungan internasional kontemporer. Metanarasi yang menjadi fokus perhatian paling utama adalah sistem negara-bangsa (Westphalian Order), karena semua paradigma hubungan internasional mainstream selalu bertumpu pada negara. Konstruktivisme-pun pada akhirnya melihat entitas negara sebagai satu-satunya yang tidak dikonstruksi alias natural. Kondisi pardigmatik mainstream HI ini yang menjadikan negara sebagai rezim kebenaran dan metanarasi, sehingga tatanan selain negara-bangsa dapat langsung dikatakan sebagai komposisi argumen yang salah. Implikasi terhadap analisis kontemporernya juga panjang, yakni studi HI akan selalu di-impose mendukung dan memperkuat kebijakan (negara-bangsa).[2]
            Richard Ashley menggunakan strategi genealogi Foucaldian dalam mencari rezim kebenaran yang mengkonstitusi konstruk negara bangsa. Strategi genealogi yang digagas Foucault ini, adalah studi sejarah yang menelusuri bagaimana suatu rezim kebenaran (dalam hal ini negara-bangsa) dapat menjadi konsep yang kuat dan mampu menegasikan konsep-konsep lain. Dengan strategi ini, Ashley mempertanyakan bagaimana secara historis negara dapat diterima sebagai entitas yang natural. Sedangkan Rob Walker menggunakan strategi dekonstruksi. Dekonstruksi sendiri adalah pencarian kebenaran tanpa henti yang dilakukan dengan meninjau teks-teks dan bahasa yang membentuk narasi dan metanarasi. Dekonstruksi mempertanyakan bagaimana suatu bahasa membangun diskursus dan membangun realitas.
Lalu apa masalahnya hingga negara-bangsa harus didekonstruksi rezim kebenarannya? Pertama, adalah masalah keinginan negara untuk selalu berdaulat seutuhnya, ternyata menimbulkan opresi dan represi terhadap warga negaranya sendiri. Untuk menjadi berdaulat, negara harus mampu mengupayakan penyatuan seluruh komponennya: dari aparatur negara hingga rakyat jelata, sehingga negara mampu memiliki pendiriannya sendiri di antara negara-negara berdaulat lainnya. Keinginan ini tak pelak mengharuskan negara menekan warganya sendiri: dengan justifikasi nasionalisme, warga harus rela membayar pajak, bela negara (dengan berperang sekalipun), bekerja banting tulang, dan yang paling buruk didiskriminasi.
Kedua, adalah masalah perang, yang notabene melahirkan studi hubungan internasional itu sendiri. Mengapa dan bagaimana perang bisa terjadi, adalah pertanyaan yang belum habis terjawab dan belum bisa dijelaskan oleh teori-teori HI mainstream. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan-perdebatan yang tak kunjung berhenti di antara penteori HI. Seperti yang diketahui, berbagai pandangan melihat negara harus begini harus begitu. Sebagai contoh realisme berpendapat perdamaian hanya dapat dicapai ketika dunia anarki, kemudian liberalisme berpendapat negara harus bekerjasama dengan negara lain dan membangun supranasional agar terciptanya perdamaian, dan konstruktivisme menekankan norma dan nilai.  Pendapat-pendapat tersebut adalah prakondisi ideal menurut pemikiran masing-masing, yang mana tetap mensyaratkan berdirinya entitas negara.
Problem/permasalahan ini muncul dari skeptisisme Robert Walker memandang upaya pengutuhan negara dalam satu suara bulat. Adalah utopis menurut Walker, apabila negara selalu ingin mengutuhkan suaranya dalam satu otoritas, karena di dalam negara itu sendiri terjadi anarki. Pandangan Hobbesian mengenai leviathan dikesampingkan dalam terminologi manusia sebagai masyarakat, sebagai gantinya leviathan dikerucutkan dalam konteks negara.
Robert Walker dengan strategi dekonstruksinya, menantang konsep kedaulatan yang menjadi “kesatuan beragam” dalam hubungan internasional. Kesatuan ini yang membatasi “dunia” menjadi “internasional”, seperti argumen besar Walker dalam bukunya After the Globe Before the World:
"my overall argument, to put it briefly, is that anyone seeking to reimagine the possibilities of political life under contemporary conditions would be wise to resist ambitions expressed as a move from a politics of the international to a politics of the world, and to pay far greater attention to what goes on at the boundaries, borders and limits of a politics orchestrated within the international that simultaneously imagines the possibility and impossibility of a move across the boundaries, borders and limits distinguishing itself from some world beyond."
Kesimpulan
            Lahirnya zaman modern, atau disebut modernitas, melahirkan pula unsur-unsur dan fondasi yang mengkonstitusi zaman tersebut, yakni sekularisasi pengetahuan; munculnya negara-bangsa; dan kapitalisme. Dalam diskursus hubungan internasional, sistem negara-bangsa memainkan peran penting dalam membentuk pengetahuan dan teori-teorinya. Oleh karenanya Richard Ashley dan Rob Walker, melalui pemikiran pasca-modernisme – pasca-strukturalisme, menggunakan strategi-strategi dekonstruksi untuk mempertanyakan gagasan kedaulatan, yang mana menjadi sentral dalam studi HI. Kedaulatan menjadi problematis ketika ia selalu mensyaratkan ‘penghapusan anarki’ domestik, karena ia akan selalu berusaha merepresi guna mendapatkan keutuhannya. Kedaulatan dengan demikian menjadi semakin problematis ketika dalam upaya mencapai keutuhannya, selalu cenderung menegasikan kedaulatan lain, akibat sifat anarki –sebagai prasyarat kedaulatan.  

Referensi
Bayliss, John dan Steve Smith. (2001) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. London: Oxford University Press
Choat, Simon. (2010) Marx Through Post-Structuralism: Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze. New York: Continuum International Publishing Group         
Cohran, Molly. (2004) Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach. New York: Cambridge University Press
Gaut, Willy. (2011) Filsafat PostModernisme Jean-Francois Lyotard. Maumere: Ledalero
Jones, Pip. (2009) Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsioalisme Hingga Post-Modernisme. Terjemahan Achmad Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Walker, R.J.B. (2009) After the Globe Before the World. New York: Routledge


[1] John Bayliss dan Steve Smith. The globalization of world politics
[2] Hal ini mengakibatkan analisis pada skripsi, tesis, disertasi, dll., baru dianggap “HI” hanya jika membahas kebijakan yang berkenaan dengan negara, sehingga mengesampingkan aktor-aktor selain negara yang notabene juga berinteraksi satu sama lain.

Senin, 02 April 2012

Praxiography dalam Perkembangan Metodologi HI [Ulasan Christian Bueger]


Ilmu HI yang terus-menerus berkembang di era globalisasi kini semakin menuntut kemampuannya dalam menjawab persoalan kehidupan sehari-hari manusia. Di tengah konstelasi politik nasional dan internasional yang sedang mengalami krisis, ilmu HI dituntut untuk memecahkan problem tersebut dalam berbagai kajian dan teorisasinya. Krisis yang menerpa berbagai belahan dunia sekarang ini dimana paradigma neoliberal dianggap sudah usang dan harus diperbaharui, semakin menciptakan titik keejenuhan yang tinggi. Konservatisme dan neo-konservatisme semakin populer. Keinginan untuk mengembalikan jati diri negara masing-masing lewat budaya dan identitas semakin tinggi. Bahkan upaya politik imperium semakin banyak dianut oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini menggambarkan konstelasi global pasca-Perang Dingin dan pasca-Tragedi 9/11 akan segera berevolusi dalam jangka waktu yang dekat. 

Hal ini menuntut ilmu HI untuk semakin mampu menghasilkan analisis yang menyentuh akar rumput. Tidak lagi secara teoritis dan terpaku dalam hubungan antar bangsa secara makro, melainkan dimensi partikular yang menyebabkan dan mempengaruhi hubungan antar-bangsa tersebut. Praxiography (belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia) merupakan pendekatan metodologis baru yang digagas oleh Christian Bueger-Greenwich Maritime Institute & Cardiff School of European Studies-dalam rangka semakin mendekatkan dimensi teoritikal ilmu HI kepada dimensi praktis. Pendekatan ini disebut sebagai Peralihan Praktis (Practical Turn) yang mencoba menelusuri adanya pengetahuan implisit (Implicit/tacit Knowledge) dalam setiap kejadian atau peristiwa lokal maupun global. Pendekatan ini menggunakan unit analisa terkecil yang mana menjadi wujud paling praktis dalam keilmuan HI.

Bueger menggagas adanya Praxiography ini sebagai respon metodologis terhadap adanya Teori Praktis (Theory of Practical) yang dibawa oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu mengembangkan teori ini dari penggagas pertamanya yaitu Sherry Ortner (1984), yang bergerak dalam bidang antropologi. Kemudian berkembangnya Bourdieuian didukung oleh berbagai pemikir HI lain seperti Iver Naumann, Immanuel Adler, dst.

Dalam artikelnya yang berjudul Praxiography in International Relations: Methodological Implications to the Practical Turn, Bueger menjelaskan adanya kesamaan pendekatan Praxiography ini dengan metodologi Analisis Diskursus. Kedua pendekatan ini dianggap sama-sama memiliki tendensi melihat secara partikular suatu permasalahan dan bagaimana makna pengetahuan implisitnya. Perbedaannya adalah praxiography lebih menekankan adanya studi empirikal dan penempatan analisisnya pada dimensi praktis, sedangkan dalam analisis diskursus yang dicari adalah dimensi pertentangan liyani dan relasi oposisi biner. Tujuan tulisan ini sejatinya sekedar untuk membandingkan kedua pendekatan tersebut dalam konteks adanya tuntutan metodologi yang praktis di era globalisasi dan krisis saat ini.

Christian Bueger dan Praxiography

Sosial, budaya, dan Politik adalah dimensi yang pemahaman intelektualnya bergantung pada aspek pengertian dan pengetahuan implisit. Pemahaman tersebut tidak atau sangat sulit ditemukan dalam berbagai diskursus ataupun perbincangan atau pidato pemimpin. Pengkajian secara praktis adalah jantung dari analisis ini, dalam rangka mencapai pengetahuan (knowledge) suatu tatanan (order).
Teori-teori Praktis yang dalam level ontologis memiliki dampak teoritis dalam perekembangan ilmu HI sejatinya tidak hanya berdampak pada perkembangan di level ontologis itu sendiri. Christian Bueger melihat adanya dampak metodologis yang dapat terjadi jika peralihan praktikal tersebut terus-menerus diasah dan digunakan.

Brueger menjelaskan makna Praktis (practical) merupakan bentuk kombinasi dari 1) pergerakan nyata ragawi, 2) artifak (benda karya manusia yang berfungsi), dan 3) pengetahuan implisit yang memaknai bentuk pergerakan dan benda tersebut. Dengan definisi operasional ini, Bueger menjabarkan lagi makna pengetahuan (knowledge) yang masih belum teroperasionalisasikan dengan mengutip Reckwitz dan Schatzki yang mendefinisikan knowledge sebagai pengaturan a) pemahaman praktis (tahu bagaimana), b) peraturan, dan c) teleologikal (dorongan) yang menstruktur (teleo-affective)

Practical:

  1. Aktivitas ragawi            (level observasi)
  2. Artifak
  3. Pengetahuan Implisit: (Level Interpretasi)
    1. Pemahaman Praktis
    2. Peraturan
    3. Dorongan Afektif

Proses penelitian praxiografis adalah mengkonversikan pengetahuan implisit menjadi eksplisit. Proses ini menekankan bahwa penelitian haruslah dimulai dari bawah. Bahkan tidak hanya sekedar dari bawah, penelitian haruslah memfokuskan dirinya untuk mengobservasi selengkap mungkin untuk mendapatkan data interpretatik sevalid mungkin. Praxiografer melakukan strategi ‘melihat ke bawah’ untuk menekankan analisis pada observasi lapangan setelah itu barulah mengadakan interpretasi teoritik. Model ini bertentangan dengan kebanyakan penstudi sosial dimana landasan umum yang ditarik terlebih dahulu. Bueger melihat ini sebagai bentuk keyakinan para ilmuwan akan kemapanan teori-teori dan konsep-konsep yang membentuk suatu sistem analisa.

Metode Pengumpulan Data Praxiography
Karena menekankan penelitian yang beranjak dari bawah, praxiografer lebih banyak melakukan observasi. Observasi dalam praxiography dilakukan dalam:
  1. Observasi Partisipasi, yaitu terlibat langsung sebagai mengamati dari dekat objek yang diteliti
  2. Wawancara ahli, yakni tanya jawab dengan objek dengan sistematika terstruktur.
  3. Analisis dokumen

-semmy-

Sabtu, 31 Maret 2012

Neoliberal-Institusionalisme



            Perdebatan besar (great debate) ketiga dalam ilmu hubungan internasional terjadi antara paradigma neorealisme dan neoliberal-institusionalisme. Adapun perdebatan tersebut lahir dari argumentasi kaum liberal yang berasumsi bahwa ditengah konstelasi dunia yang semakin terglobalisasi, maka potensi kerjasama perlahan-lahan akan menggeser situasi dunia yang konfliktual (seperti yang diasumsikan oleh realisme).[1] Deretan pemikir liberal-institusionalis ini  mengkritik pemikiran realisme yang terlalu menganggap serius sifat dunia yang anarki sehingga relasi negara akan selalu diwarnai saling curiga. Liberal-institusional tidak menafikkan bahwa dunia adalah anarki, namun ditengah ke-anarki-annya, sangat dimungkinkan terjadinya kerjasama dalam hubungan antar negara, sehingga anarki sejatinya dapat diatur (di-manage) sedemikian rupa agar menjadi situasi yang kooperatif.[2]

            Debat pertama dalam ilmu hubungan internasional yang berlangsung pasca-Perang Dunia II, yakni antara idealisme (liberalisme-utopian) dengan realisme pertama-tama harus diuraikan terlebih dahulu untuk melihat sisi paradigmatik yang coba dilampaui pada perdebatan yang ketiga (dalam neorealisme vs. neoliberal-institusionalisme). Debat pertama ini diawali dengan munculnya gagasan untuk mendirikan suatu struktur yang melampaui entitas negara. Masa setelah Perang Dunia I ini membuat Presiden Woodrow Wilson (Amerika Serikat) berinisiatif mendirikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang bertujuan mencegah peperangan berulang kembali. Pemikiran Wilson ini kemudian disambut oleh berbagai pemikir liberal lain seperti Norman Angell dan David Held.[3] Deretan pemikir ini pada dasarnya merupakan awal lahirnya neoliberal-institusionalisme itu sendiri. Norman Angell berasumsi bahwa pasca-perang (PD I) situasi dunia akan berubah drastis dari konfliktual menjadi kooperatif. Asumsi ini lahir dari berbagai perkembangan teknologi yang lahir pada masa itu, serta komoditas finansial dan perdagangan yang semakin terhubung satu sama lain. Sedangkan David Held berasumsi bahwa norma dan keadilan akan tercipta seiring lahirnya organisasi internasional.

            Namun kenyataan mengatakan sebaliknya. Perang Dunia II meletus dan LBB dibubarkan. Pada masa ini dua pemikir paling berpengaruh yang langsung mengambil langkah akademik untuk menumbangkan asumsi  idealisme adalah Edward H. Carr dan Hans Morgenthou.[4] Kedua pemikir ini mematahkan argumen para idealis bahwa situasi dunia akan berubah setelah Perang Dunia I. Carr dan Morgenthau lebih lanjut mengatakan bahwa damai hanyalah jeda di antara dua perang, sehingga setelah perang, akan ada masa tak ada peperangan dan akan terjadi perang lagi, dan seterusnya. Dengan demikian dunia tak ayal adalah sebuah hutan belantara dimana hukum rimba yang menjadi tatanan dan aturan. Yang berhasil menang di medan pertempuran akan menjadi pengatur yang kalah.

            Pemikiran ini lalu mendominasi studi hubungan internasional selama kurang lebih dua dekade. Baru pada 1970, Robert Keohane dan Joseph Nye mengadaptasi pemikiran fungsionalisme dan menerapkannya pada operasi rezim internasional dan organisasi internasional.[5] Pemikiran ini berakar pada sistem internasional sebagai tubuh yang dapat bekerja dengan mekanisme tersendiri dan mampu menjadi pusat bersatunya kepentingan negara-negara anggota. Dengan adanya organisasi internasional, situasi dunia yang anarki dapat di-manage sehingga konflik antar-negara dapat diminimalisir. Oleh karenanya neo-liberal institusionalisme berasumsi bahwa relasi antar-negara adalah berdasarkan kepentingan nasional yang hanya dapat tercapai jika dilakukan kerjasama.
           
            Keohane dan Nye kemudian memformulasikan Complex Interdependence Theory (CIT) untuk menggambarkan relasi tersebut.[6] Dengan perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatnya ekonomi global, maka terjadilah interdependensi. Tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri sehingga negara harus melakukan kerjasama. Kerjasama menurut CIT maknanya sangatlah luas. Kerjasama tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara, melainkan juga aktor non-negara dan individu dalam negara tersebut, sehingga interaksi global tidak lagi terdikotomi dalam istilah high politics yang diwakili oleh isu-isu politik dan keamanan, dan low politics yang didominasi isu ekonomi dan lingkungan, melainkan semua isu tersebut menjadi sama derajatnya dalam interaksi antar-negara. Dengan kata lain isu lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, bahkan seni telah menjadi isu yang semakin penting.

            Pemikiran neoliberal-institusionalisme sejatinya adalah salah satu pemikiran yang lahir dari kritik terhadap perkembangan paradigma neorealisme. Dalam bukunya yang berjudul Neorealism and its Critics, Keohane berbicara tentang anarki, preferensi, keuntungan absolut dan relatif, dan persoalan distribusi dan koordinasi.[7]  Ketika berbicara tentang anarki, kedua pemikiran ini sepakat bahwa dunia terdiri dari negara-negara yang berdiri mandiri dan tidak bisa diatur oleh satu kekuatan manapun, sehingga tidak ada otoritas yang bisa melakukan intervensi terhadapnya. Namun keduanya berpisah pada bagaimana melihat interaksi internasional dalam situasi yang anarki tersebut. Realisme melihat bahwa dunia tak ubahnya adalah sebuah hutan belantara dimana hukum rimba yang berlaku. Selama sistem internasional bersifat anarki, maka negara dengan kekuatan besarlah yang akan terus mendominasi/menghegemoni negara lain. Namun tidak bagi liberal. Dunia bersifat kooperatif karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa peran negara lain. Oleh karena itu dalam pemikiran liberal dikenal istilah keuntungan absolut dan dalam realisme dikenal dengan keuntungan relatif.
           
            Keuntungan absolut (absolute gain) adalah keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain dengan bentuk kerjasama. Hanya dengan kerjasama negara dapat meraih hasil yang pasti (absolut).[8] Pemikiran liberal memandang keuntungan dari kerjasama tersebut absolut didapat setiap negara meski tidak mungkin kedua negara mendapatkan keuntungan yang sama besar. Namun liberal memastikan setidaknya keuntungan akan diraih bagi negara yang dapat melakukan kerjasama. Tidak seperti realisme yang berpendapat bahwa interaksi negara dengan negara lain dalam kondisi apapun akan berujung pada pola permainan zero sum game  atau menang-kalah. Pemikiran liberal ini yang lalu akan dikritik oleh pemikir konstruktivisme, bahwa keuntungan yang merata sebenarnya dapat dicapai asal melalui proses konstruksi yang mengarah pada kesamarataan keuntungan.[9]

            Sifat kerjasama yang mampu menghasilkan keuntungan absolut ini tidak datang dengan sendirinya. Ada prakondisi yang harus dipenuhi dalam mencapai keuntungan tersebut. Karena pada dasarnya liberal juga mengakui natur negara yang anarki dan memiliki kecenderungan konfliktual. Para pemikir liberal mensyaratkan adanya organisasi internasional (institusi internasional) yang harus berperan sebagai pengorganisasi dan pengatur interaksi antar negara tersebut. Dengan membentuk organisasi di luar institusi negara, pemikir liberal percaya perilaku curang (cheat) dapat diminimalisir bahkan dihilangkan (dengan mekanisme peraturan dan hukum internasional).

            Peran organisasi internasional dengan demikian berada dalam posisi utama dalam menjaga kesinambungan situasi kooperatif. Bagaimana jika situasi ini sewaktu-waktu berubah menjadi situasi perang? Pemikir liberal tidak menutup sama sekali kemungkinan terjadinya hal ini. John Dugard, dalam International Terrorism and the Just War menjelaskan bahwa perang dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme tertentu dan dengan mempertimbangkan etika perang.[10] Etika ini disebut dalam bahasa latin yaitu jus ad bellum yang dijabarkan dalam buku tersebut diantaranya, perang (jika benar-benar harus dilakukan) haruslah menjadi jalan terakhir (last resort) setelah mengalami kebuntuan pada upaya-upaya sebelumnya seperti diplomasi (preventive diplomacy, peace diplomacy, dll), negosiasi, dan pendekatan non-militer lainnya. Kemudian perang harus dideklarasikan terlebih dahulu agar dua atau lebih negara yang akan berperang dapat melakukan persiapan. Persiapan tersebut bukan hanya dalam hal persenjataan, melainkan juga penyediaan tempat berperang, perelokasian warga sipil, dan perlindungan infrastruktur. Oleh karenanya dalam jus ad bellum diharuskan adanya aspek diskriminatif terhadap kaum non-kombatan atau pihak yang tidak boleh diserang seperti warga sipil dan anak-anak.
           
            Perdebatan selanjutnya yang terjadi antara neorealisme dan neoliberalisme adalah dalam hal memandang preferensi negara. Preferensi adalah pertimbangan yang diambil negara ketika melakukan proses perumusan kebijakan hingga implementasinya. Menurut neorealis neoliberalis, preferensi negara sudah ada sejak adanya interaksi (exogenously given).[11] Namun dalam proses perundingan hingga negosiasi yang dilakukan di organisasi internasional tidak akan mengubah secara fundamental preferensi masing-masing negara. Lain halnya bagi neoliberalis, preferensi dapat diubah menurut kebutuhan bersama. Jika komunitas dalam lingkup organisasi internasional atau rezim tersebut merasa harus membentuk kepentingan bersama, maka yang terbentuk adalah kepentingan bersama. Sehingga preferensi negara dapat disesuaikan (adjustable) sesuai kepentingan bersama dalam organisasi internasional. Karenanya, organisasi internasional harus mampu memenuhi kepentingan semua negara yang tergabung di dalamnya. Jika tidak, maka organisasi dianggap gagal dan patut dibubarkan (digantikan dengan organisasi baru). Berbeda dengan pemikiran konstruktivisme, bahwa preferensi ada ketika interaksi berlangsung (endogenously given).


[1] Martin Ceadel (2009) Living the Great Illusion: Sir Norman Angell, 1872-1967. New York: Oxford University, hlm. 1-3
[2] Robert O. Keohane and Lisa L. Martin. (1995)The Promise of Institusionalist Theory.  International Security, Vol. 20, N0. 1 (Summerr: 1995), hlm.  42
[3] Martin Griffiths (1999) Fifty Key Thinkers in International Relations. London: Routledge, hlm. 53, 75
[4] Time Dunne, Michael Cox, dan Ken Booth. (1998) The Eghty Years’ Crisis. New York: Cambridge University Press, hlm. xiii
[5] Robert Powell (1994) Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate. International Organization, Vol. 48, No. 2 (Spring), hal.  313-315
[6] John Bayliss dan Steve Smith. (2001) The Globalization of World Politics: An Introduction in International Relations. London: Oxford University Press, hlm. 212-214
[7] Robert Powell (1994) Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate. International Organization, Vol. 48, No. 2 (Spring), hal.  313-315
[8] Robert Powell (1991) Absolute and Relative Gains in International Relations Theory. The American Political Science Rewiew, Vol. 85, No. 4 (December), hlm. 1303-1305
[9] Alexander Wendt (1992) Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. International Organization, Vol.42, No.2, (Spring), hlm.403
[10] John Dugard, International Terrorism and the Just War
[11] Alexander Wendt (1992) Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. International Organization, Vol.42, No.2, (Spring), hlm.403